Jumat, 26 Februari 2021

Kanwil Kemenkumham Sulsel Peringkat Pertama Penyelenggara Bantuan Hukum

Tags


 BN Online Jakarta,--  Kanwil Kemenkumham Sulsel meraih peringkat terbaik pertama dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum (PBH) Tahun 2020 Kategori Sedang. Penghargaan ini diberikan langsung  oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Edward O.S. Hiariej kepada Kepala Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto pada malam Penganugerahan Access To Justice Award Tahun 2021, Kamis Malam 25 Februari,di jakarta

Wamenkumham, Edward O.S. Hiariej memberikan apresiasi kepada kepada Kantor Wilayah Kemenkumham RI yang dengan sangat baik menyelenggarakan bantuan hukum di daerah. Tingkatkan terus kualitas layanan bantuan hukum kepada masyarakat. 

Wamenkumham mengatakan, Pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Indonesia perlu kita banggakan karena menjadi percontohan dunia. 

Hal ini karena Indonesia adalah satu-satunya negara yang mengelola layanan pemberian Bantuan Hukum terhadap masyarakat miskin dengan cara bekerjasama dengan NGO/CSO yang mana biasanya dalam suatu negara, NGO/CSO ini adalah oposan dengan Pemerintah.

Kepala BPHN Kemenkumham RI Benny Riyanto mengatakan bahwa pemberikan anugrah dan apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham RI atas penyelenggaraan PBH tahun 2020 sebagai bentuk dukungan serta dorongan kepada Kantor Wilayah dalam meningkatkan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Kakanwil Harun Sulianto pada hari  Jumat 26 Februari 2021, menjelaskan bahwa Kanwil Kemenkumham Sulsel memperoleh penghargaan dengan nilai tertinggi kategori sedang dengan jumlah Penyelenggara Bantuan Hukum  Antara 11 sampai 30.

Menurut Harun, Ada enam Indikator yang dinilai dalam penghargaan ini yakni Serapan Anggaran Bankum Litigasi dan Nonlitigasi, Tambahan Addendum Litigasi dan Nonlitigasi, Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan (Diseminasi Perda & Monev), Pelaksanaan E-Monev Bankum dan IKP, Selisih prosentase serapan antara Omspan dan Sidbankum dan Jumlah PBH.

 Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil , Anggoro Dasananto mengatakan Tahun lalu,ada  20 OBH yang terakreditasi dan bekerjasama dengan Kemenkumham Sulsel .dg realisasi anggaran sebesar 99,6 persen.

 "Capaian ini perlu  dipertahankan. Ini karena  sinergi dan  kolaborasi yang baik.harapannya masyarakat makin mudah  memperoleh pelayanan hukum  ," Ungkap Anggoro.

Editor : Edhy BN