Kegiatan yang berlangsung di Aula Lotus Lantai 4, Hotel Kirei Bantaeng, ini membahas penyusunan RDTR dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang mencakup wilayah Kecamatan Bissappu, Bantaeng, Eremerasa, serta Kecamatan Sinoa dan Uluere.
Dalam sambutannya, Pj. Sekda Bantaeng, Dr. H. Muhammad Tafsir, menegaskan bahwa RDTR memiliki peran yang sangat strategis. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, tetapi juga menjadi landasan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"RDTR berfungsi mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor. Yang tak kalah penting, dokumen ini memberikan kepastian terhadap penetapan lokasi dan fungsi ruang bagi kegiatan investasi," ujar Tafsir di hadapan para peserta.
Tafsir juga menyoroti urgensi integrasi RDTR dengan sistem perizinan nasional. Ia menekankan bahwa keberhasilan penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sangat bergantung pada ketersediaan RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).
"Oleh karena itu, kunci keberhasilan pelaksanaan KKPR adalah tersedianya RDTR kabupaten/kota yang terintegrasi dengan sistem OSS. Dengan demikian, kepastian pemanfaatan ruang dapat mendukung kemudahan pelayanan perizinan dan menarik minat investasi di daerah," tambahnya.
Rangkaian kegiatan hari ini juga diisi dengan Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pemkab Bantaeng mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan agar dokumen RDTR yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik wilayah.
Kegiatan Konsultasi Publik I ini dihadiri langsung oleh pejabat dari Kementerian ATR/BPN, yakni Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kepala Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah D, beserta tim supervisi. Turut hadir Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta para Camat se-Kabupaten Bantaeng
