Bertahap dan Harus Dengan Protokoler Kesehatan yang Ketat, KLHK Buka 29 Kawasan Ekowisata

BN Online, Jakarta --Kementerian LHK (KLHK) membuka kawasan untuk ekowisata bagi masyarakat, bertahap dan harus dengan protokoler kesehatan yang ketat. Hal ini dilakukan atas pertimbangan antara lain adanya kebutuhan untuk masyarakat dapat menghirup udara segar secara langsung, alam yang tenang dan nyaman. Caranya dengan melakukan kunjungan wisata ke Taman Nasional (TN), Taman Wisata Alam (TWA) dan Suaka Margasatwa (SM) dengan protokol covid yang sangat ketat.

Hutan konservasi TN, TWA dan SM seperti fungsi alam pada umumnya memiliki fungsi antara lain sebagai fungsi informasi, spiritual dan healing. Hutan menyimpan potensi sebagai healing yaitu tempat penyembuhan alami. Hutan bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental manusia (enhancing health and quality of life). Karenanya di tengah pandemi COVID-19 ini, maka salah satu pilihan untuk sehat adalah dengan melakukan kunjungan (wisata) ke TN, TWA, dan SM.

“Satgas COVID-19 Pusat pada Senin 22 Juni 2020 telah mengumumkan dapat dimulainya aktivitas wisata secara bertahap dengan protokol covid yang ketat. Untuk itu pada tahap pertama dapat dibuka kunjungan wisata alam terbatas, dan dengan menerapkan protokol COVID-19 yang sangat ketat”, kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/06).

Penetapan pembukaan kawasan wisata atau reaktivasi TN/TWA/SM tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.261/MENLHK/KSDAE/KSA.0/6/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Kebijakan Reaktivasi Secara Bertahap Di Kawasan Taman Nasional (TN), Taman Wisata Alam (TWA), dan Suaka Margasatwa (SM) dalam kondisi Transisi Akhir COVID-19 (New Normal). “Kebijakan aktivasi merupakan langkah untuk boosting kegiatan pemulihan ekosistem dan ekowisata berkelanjutan (Sustainable Eco-Tourism)”, tambah Siti Nurbaya.

Ada dua puluh sembilan TN/TWA/SM yang sudah dapat dibuka secara terbatas, yang berada pada zona hijau dan kuning dalam kriteria Covid. Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK dan Pemda telah melakukan berbagai persiapan di tingkat tapak guna memastikan tidak terjadinya penyebaran COVID-19 dengan kunjungan wisata tersebut.

Langkah-langkah yang dipersiapkan dan harus dilakukan telah diatur dalam Surat Edaran Dirjen KSDAE No. SE.9/KSDAE/PJLHK/KSA.3/6/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Arahan Pelaksanaan Reaktivasi Bertahap di Kawasan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa untuk Kunjungan Wisata Alam pada Masa New Normal Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19). Koordinasi dan konsultasi intensif pelaksana lapangan dengan Posko Tanggap Darurat COVID-19 di wilayah masing-masing untuk memastikan perkembangan status di daerah setempat.

“Langkah ini harus dan perlu dilakukan karena dibuka atau tidaknya TN/TWA/SM untuk kunjungan wisata adalah mendasarkan pada rekomendasi dari Satgas COVID-19 setempat dan rekomendasi/arahan Gubernur atau Walikota/Bupati”, tegas Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Eksosistem KLHK, Wiratno.

Dijelaskan Wiratno, Kepala TN/TWA/SM juga telah melakukan kerjasama dengan instansi kesehatan setempat (Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik Kesehatan, dokter) untuk merencanakan penerapan Protokol Kesehatan di  lokasi kunjungan wisata alam pada TN/TWA/SM. Kepala TN/TWA/SM bekerjasama dengan instansi terkait setempat (Pemda sampai tingkat Kecamatan dan Desa, BPBD, PVMBG, Kepolisian, TNI, Basarnas, dan PMI) dalam rencana pelatihan bencana dan tanggap darurat.

Sesuai dengan SK Menteri LHK No. SK.261/MENLHK/KSDAE/KSA.0/6/2020 tanggal 23 Juni 2020, maka Balai Besar/Balai TN dan KSDA yang telah melaporkan kesiapan  melakukan pembukaan untuk kunjungan wisata alam secara terbatas, disebutkan Wiratno adalah TN Kepulauan 1000, TN Gunung Halimun Salak, TN Gunung Gede Pangrango, TN Gunung Ciremai, TN Gunung Merbabu, TN Gunung Merapi, TN Bromo Tengger Semeru, TN Alas Purwo, TN Meru Betiri, TN Bali Barat, TN Kutai, TN Tambora, TN Gunung Rinjani, TN Manupeu Tandaru, TN Laiwangi Wanggameti, TN Kelimutu, TN Kepulauan Komodo, TWA Angke Kapuk, TWA Gunung Papandayan, TWA Cimanggu, TWA Kawah Gunung Tangkuban Perahu, TWA Guci, TWA Telogo Warno/Pengilon, TWA Grojogan Sewu, TWA Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup, TWA Pulau Sangalaki, TWA Lejja, TWA Manipo, TWA Riung 17 Pulau. Pelaksanaan pembukaan atau launching disesuaikan dengan tata waktu yang telah disusun oleh masing-masing pengelola TN/TWA/SM dan diproyeksikan untuk tahap pertama ini dimulai dari pertengahan Juni sampai pertengahan Juli 2020. Kongkrit Pelaksanaan pembukaan harus secara teknis mengikuti perkembangan dinamika COVID19.

Pengelola 29 TN/TWA/SM yang telah diperbolehkan menerima kunjungan wisata alam tersebut telah menyusun protokol kunjungan sesuai Protokol COVID-19. Protokol tersebut diantaranya memuat pembatasan jumlah pengunjung yaitu hanya 10-30% dari daya dukung daya tampung atau dari rerata pengunjung tahun lalu dan secara bertahap dapat ditingkatkan sampai maksimal 50% sesuai hasil evaluasi. Tujuan evaluasi untuk keputusan melanjutkan membuka kunjungan, atau menutup kembali apabila terjadi kasus penularan. Rincian protokol secara lengkap disesuaikan kondisi masing-masing TN/TWA/SM (site specific) memuat arahan-arahan sebagaimana yang ada dalam protokol COVID-19 seperti jaga jarak, penggunaan masker dan hand sanitizer, pemeriksaan suhu tubuh, surat sehat, asuransi dan untuk sementara khusus pendakian hanya diperbolehkan untuk kegiatan 1 hari atau one-day trip.

Guna menjamin penerapan protokol COVID-19 dan protokol kunjungan (yang baru) di TN/TWA/SM, maka pengelola terus melakukan simulasi, uji coba, pelatihan serta sosialisasi pembukaan kunjungan sehingga semua petugas TN/TWA, dan semua pihak terkait (kepolisian, TNI, aparat desa dan kecamatan) memahami dan mengetahui protokol kunjungan yang sudah ditetapkan. Untuk itu, sanksi dapat diberikan kepada pengunjung atau siapa pun yang tidak mematuhi protokol tersebut dalam bentuk melarang yang bersangkutan untuk masuk ke TN/TWA/SM atau bentuk-bentuk sanksi sosial lainnya (menyemai bibit, menanam pohon, membersihkan kawasan, mengumpulkan sampah, posting promosi di medsos, dll).

Monitoring dan Evaluasi juga akan dilakukan secara rutin oleh tim kecil yang dibentuk oleh Kementerian LHK. Tim beranggotakan Pejabat dan Staff dari Setjen KLHK, Ditjen KSDAE dan Ditjen Gakkum.

Balai Besar/Balai TN/KSDA sebagai pengelola TN/TWA/SM juga terus melakukan kerjasama dan koordinasi dengan para pihak di tingkat tapak dalam hal monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan reaktivasi secara bertahap tersebut. Karenanya pengelola akan mendapatkan:
• Dukungan dari Pemda setempat untuk pengamanan dan pengendalian Kesehatan;
• Dukungan dan mobilisasi Polhut oleh Balai GAKKUM setempat juga akan dilakukan untuk membantu pengamanan di TN/TWA;
• Melaksanakan pendaftaran/registrasi pengunjung secara online atau melalui WA/Telegram untuk menerapkan pembatasan pengunjung ke TN/TWA;
• Mengaktifkan layanan Call Center/layanan masyarakat.

“Selamat berwisata sehat dan aman ke TN/TWA/SM dengan memenuhi semua protokol kunjungan dan protokol COVID-19 untuk kesehatan jiwa dan raga semua pengunjung”, pesan Wiratno.(*)

KLHK Diskusi Virtual, Tinjau Perspektif Keilmuan Dalam Pengembangan Ketahanan Pangan Nasional, Modern dan Berkelanjutan

BN Online, Jakarta---Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Diskusi Pembahasan Tinjauan Perspektif Keilmuan dalam Pengembangan Ketahanan Pangan Nasional Berkelanjutan di eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Kalimantan Tengah dalam rangka penyempurnaan dan penajaman implementasi rekomendasi KLHS cepat dan rencana pemulihan gambut untuk Proyek Strategis Nasional tersebut. Diskusi yang berlangsung virtual ini, dipimpin oleh Wakil Menteri LHK dengan menghadirkan beberapa narasumber dari Universitas Palangka Raya, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Tanjung Pura dan Universitas Mulawarman. Tujuan pertemuan ini antara lain untuk mendapatkan masukan dari berbagai aspek keilmuan dalam mendukung pengembangan ketahanan pangan nasional berkelanjutan di lahan eks PLG Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam pertemuan tersebut, Wamen Alue Dohong didampingi oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Sigit Hardwinarto, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) M.R. Karliansyah, dan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead.

"Diskusi kali ini merupakan upaya tukar pikiran atau brainstorming untuk mendapatkan perspektif dari para ahli terkait aspek tanah gambut, kehutanan dan ekosistem, lingkungan hidup, dan sosial ekonomi-budaya," ujar Wamen Alue Dohong, saat memberikan pengantar diskusi, di Jakarta (18/6).

Pada kesempatan tersebut, Wamen Alue Dohong menegaskan perlunya penyamaan persepsi para pihak terkait terminologi pengembangan pangan ini, seperti istilah pangan, kedaulatan pangan, dan ketahanan pangan dalam konteks kebijakan, rencana dan program pengembangan pangan di eks PLG, sehingga para pihak berangkat dari narasi dan konsepsi yang jelas dalam memahami program pengembangan pangan tersebut.

"Yang dimaksud dengan pengembangan pangan disini tidak hanya padi saja, tapi lebih luas, selain komoditas pertanian, ada perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perairan sebagaimana diformulasikan dalam UU No. 18/2012 tentang pangan," katanya.

Wamen Alue Dohong juga mengaitkan pengembangan pangan ini terkait konteks Covid-19 dengan upaya upaya pengembangan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Kejadian Covid-19 ini menyebabkan terjadi perubahan landskap politik ekonomi pangan, yang diakibatkan adanya disrupsi produksi, konsumsi, dan distribusi pangan antar negara, wilayah, sehingga menyebabkan terjadi kekurangan pasokan dan kelangkaan pangan.

"Akibat adanya disrupsi Covid-19, memaksa beberapa negara-negara seperti India, China, Thailand, Vietnam kecenderungan merubah kebijakan pengadaan pangan mereka dari semula in-ward and out-ward looking policy menjadi lebih in-ward looking policy guna perlindungan (safeguard) dan pengamanan (safety) kebutuhan pangan domestik masing-masing. Kondisi yang demikian, memaksa negara kita juga untuk melakukan hal yang sama untuk memperkuat kondisi pangan dalam negeri melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi poduksi pangan, untuk menjamin ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan pangan nasional dalam jangka pendek, menengah dan panjang " ungkapnya.

Lebih lanjut Wamen Alue Dohong menyampaikan atas dasar pertimbangan tersebut diatas, eks PLG di Kalimantan Tengah merupakan salah satu opsi lokasi pengembangan pangan nasional mempertimbangkan aspek historis kebijakan, perencanaan, program pengalaman pengelolaan gambut dan ketersediaan lahan yang relatif luas dan cukup. Berdasarkan hal tersebut, Wamen Alue Dohong mengungkapkan perlu ada reposisi pengembangan pangan di eks PLG, yang memperhatikan minimal 6 dimensi secara komprehensif-intigratif, yakni pengembangan wilayah, hutan, lahan gambut, SDM, teknologi dan tata kelola (governance).

"Berdasarkan 6 dimensi tadi, kita ingin pengembangan pangan ini menjadi salah satu Program Strategis Nasional, dengan menerapkan pertanian terpadu modern dan berkelanjutan, yang berpusat pada pembangunan manusia (human centred development) dengan dukungan SDM yang profesional, teknologi terkini dan tata kelola yang baik," tutur Wamen Alue Dohong.

Untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan lahan pangan nasional di areal Eks-PLG Provinsi Kalimantan Tengah, KLHK melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Cepat. Dirjen PKTL Sigit Hardwinarto menyampaikan kajian tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan analisis secara cepat (rapid assessment), melalui proses desk study dari dokumen yang cukup banyak sejak awal tahun 1990-an hingga sekarang, review berbagai kebijakan, rencana dan program. Selain itu, tim juga melakukan analisis spasial dari berbagai informasi geospasial tematik, dialog/focus group discussion (FGD), dan konsultasi terbatas dengan berbagai pihak terkait.

"Metodologi yang dilakukan ini berlangsung melalui beberapa tahap, untuk mendapatkan rumusan yang tepat. Kami juga berkonsultasi dengan para pihak terkait," ujar Sigit.

“KLHS Cepat ini akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konsultasi publik yang lebih luas, dan verifikasi lapangan untuk penyempurnaannya. Kami juga tengah melakukan kajian mengenai kesesuaian lahan dengan jenis tanaman pangannya," imbuhnya.

Sementara itu, Dirjen PPKL M.R. Karliansyah menyampaikan KLHK telah menyusun strategi pemulihan ekosistem gambut yang meliputi perbaikan Tata Kelola Air, Rehabilitasi/Revegetasi dan peningkatan perikehidupan masyarakat setempat sehingga selanjutnya secara mandiri dapat melaksanakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di wilayahnya.

"Pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut di Eks PLG akan menjadi kunci dalam mendukung pengembangan ketahanan pangan nasional di eks PLG secara berkelanjutan," katanya.

Karliansyah menjelaskan bahwa areal Eks PLG berada pada 8 (delapan) Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dengan total luas 1,47 juta hektar. Sementara luasan yang harus dipulihkan dengan sangat segera karena berstatus rusak berat hingga sangat berat seluas 36.936 hektar.

Kerusakan tersebut banyak disebabkan oleh pembangunan kanal yang tidak sesuai kontur, yang menyebabkan kekeringan dan kebakaran, subsidensi lahan, serta terekspos pirit yang akan berpengaruh terhadap keberlanjutan tanaman pangan yang akan dibudidayakan.

"Kami akan menerapkan pengalaman keberhasilan pemulihan lahan gambut sebelumnya di lahan konsesi maupun masyarakat, dengan merangkul mereka. Kita bersama melakukan pembenahan jaringan kanal. Dengan cara ini sudah terbukti akan lebih cepat membasahi kembali lahan gambut. Tentu disertai dengan pengawasan ketat dan metode yang benar," tutur Karliansyah.

Selanjutnya Kepala BRG Nazir Foead menyampaikan bagaimana pengalaman BRG dalam mengajak masyarakat agar ikut partisipasi, melalui perubahan perilaku, menggali kembali kearifan lokal, dan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para inovator lokal dalam menerapkan pertanian ramah gambut dan berkelanjutan.

"Terimakasih atas sumbang saran dan dukungan di lapangan dari para ahli khususnya para pakar dari Universitas-Universitas yang selama ini banyak membantu kerja-kerja pemerintah, khususnya BRG," ucap Nazir.

Upaya pengembangan pangan ini, memerlukan masukan dan keterlibatan berbagai pihak. Pertemuan yang diselenggarakan ini, merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan telaahan dan masukan penyempurnaan KLHS dan rencana pemulihan gambut dari berbagai aspek keilmuan terkait.

Adapun para pakar yang menjadi narasumber diantaranya Rektor/Pakar Lingkungan Universitas Palangka Raya Dr. Andrie Elia, Pakar Gambut Universitas Palangkaraya Prof. Dr. Salampak Dohong, Pakar Sosial Universitas Palangkaraya Prof. Kumpiady Widen, Dekan Fakultas Kehutanan/Pakar Gambut Universitas Lambung Mangkurat Dr. Kissinger, Pakar Sosial Universitas Lambung Mangkurat Dr. Sidharta Adyatma, Dekan Fakultas Kehutanan/Pakar Gambut Universitas Mulawarman Prof. Rudianto, Pakar Lingkungan Universitas Mulawarman Prof. Marlon Aipassa, Pakar Gambut Universitas Tanjungpura Prof. Dr. Gusti Zakaria, Kepala PPLH/Pakar Lingkungan Universitas Tanjungpura Ir. Endang Mulyani, M.T., dan Pakar Sosial Universitas Tanjungpura Dr. Agus Yuliono.

Dari berbagai paparan para pakar, Wamen Alue Dohong menyampaikan apresiasi dan memberikan konklusi bahwa pada prinsipnya kalangan pakar dari berbagai universitas di Kalimantan tersebut mendukung rencana pengembangan pangan nasional oleh pemernitah yang terpadu, modern, dan berkelanjutan yang berpusat pada pembangunan manusia dengan dukungan SDM, Teknologi dan Tata Kelola yang baik, dengan sejumlah catatan penting terkait: tata kelola air yang ketat; permulihan gambut untuk konservasi dan jasa lingkungan; prioritas optimalisasi lahan mineral dan bergambut secara bertahap dengan luasan yang sesuai; pengembangan komoditas pangan dalam arti luas termasuk perikanan, peternakan; penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat lokal; adopsi nilai-nilai kearifan dan budaya lokal; peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi antar K/L dan daerah; prioritas penguatan SDM dan keahlian lokal serta trust building masyarakat lokal.

Wamen Alue Dohong juga menegaskan kembali fokus pengembangan bukan hanya padi dalam artian sempit melainkan pengembangan pangan dalam arti luas yang dipadukan dengan pengelolaan ekosistem berkelanjutan dan pemulihan ekosistem gambut untuk memperkuat jasa lingkungan.

Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu penguatan institusi lokal dan pembangunan wilayah perdesaan, pembangunan komunikasi dan strategi akulturasi budaya sebagai kunci untuk menciptakan kohesi sosial guna mendukung keberhasilan progran strategis nasional pengembangn pangan tersebut.(*)

Ibu Salma dan Sulawati di Sinjai dapat bantuan modal usaha dari ACT Sulsel

BN Online, Sinjai---Program Sahabat Usaha Mikro Indonesia (UMI) kembali menyapa pedagang mikro di Bumi Panrita Kitta Kabupaten Sinjai.

Program Sahabat UMI ACT Sulawesi Selatan kali ini kembali diimplementasikan di Kabupaten Sinjai dengan melibatkan relawan Aksi Cepat Tanggap Masyarakat Relawan Indonesia (ACT MRI) Sinjai.Salma Wati dan Sulawati Rajab yang lolos berkas saat mendaftarkan diri sebagai Calon Penerima program Sahabat UMI ini sangat bersyukur dengan program dari Aksi Cepat Tanggap Sulawesi Selatan.

Seperti yang terlihat pada Rabu, 17 Juni 2020 kemarin, saat relawan ACT MRI Sinjai menyambangi tempat jualan Salmawati yang terletak di Jalan Cumi-cumi, Kecamatan Sinjai Utara.

“Terima kasih kepada teman-teman dari ACT MRI yang hari ini berkunjung dan memberikan bantuan modal usaha bagi pedagang kecil, terus terang nak sejak di Sinjai sudah ada yang positif, pendapatan sangat menurun, penghasilan yang didapat perhari hanya Rp. 5.000 – Rp. 10.000, dan sedikit-sedikit untungnya saya sisihkan untuk membeli 1 jenis barang dagangan” ujar Salma.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya makan setiap harinya, Salma dibantu oleh anaknya yang kerjaannya adalah seorang nelayan. Dan dengan adanya bantuan usaha ini, Salma sangat terbantu untuk menambah modal usahanya nanti.

Sementara itu, Ketua ACT MRI Kab Sinjai, Andi Fajar Aswan menjelaskan, sudah ada 4 warga Sinjai yang telah lolos berkas dan selanjutnya diberi bantuan modal usaha.

“Alhamdulillah, hari ini tim implementasi program Sahabat UMI yang di peruntukkan bagi penjual Mikro, setelah tim validasi data melakukan survei kepada calon penerima manfaat. Tentunya program ini bukan hanya untuk pedagang kecil, namun kami juga membuka donasi bagi dermawan yang ingin membantu pedagang Mikro untuk kembali menjalankan usahanya” jelas Fajar.

Sebelumnya, 2 warga Sinjai juga mendapatkan bantuan modal usaha dari ACT dengan program Sahabat UMI.(Mstf)


Editor : | BN Online | Dny

Apresiasi Sikap Komite I, Pimpinan DPD RI Evaluasi Proses Pilkada Serentak 2020

BN Online, Jakarta---Pelaksanaan Pilkada serentak Desember 2020 menjadi salah satu materi bahasan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang berlangsung Selasa (16/6/2020) di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Topik Pilkada Desember memang mewarnai sejumlah laporan reses para Senator.

Dalam laporan reses 34 provinsi tersebut, memang ada sejumlah daerah yang siap melaksanakan Pilkada Desember 2020, dan ada yang tidak siap dan ingin ditunda.  Khususnya terkait pendanaan yang berasal dari APBD. Sehingga sejumlah kepala daerah meminta dukungan para Senator agar mendapat bantuan dana dari pusat.

“Terhadap pelaksanaan Pilkada, dimana ada dua spektrum pendapat, di satu sisi hasil kajian dan sikap Komite I dan di satu sisi keputusan KPU bersama pemerintah untuk memulai tahapan Pilkada, maka diperlukan kearifan kita bersama untuk menyikapi secara bijak, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dengan tetap menyadari tugas pokok dan fungsi legislasi, pengawasan dan pertimbangan anggaran yang diamanatkan kepada DPD RI,” urai Wakil Ketua II DPD RI Mahyudin saat memimpin sidang.

Untuk itu, lanjutnya, mengingat Perppu Nomor 2 Tahun 2020 telah disahkan, dan berproses menjadi Undang-Undang, maka dengan tetap memperhatikan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang terkait bencana non-alam ini, maka sejalan dengan Pasal 201A ayat (3) Perppu No.2 Tahun 2020 yang berbunyi;

“Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud ayat (2) (--- bulan Desember 2020 ---) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non-alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.”

“Artinya Sidang Paripurna DPD RI mengapresiasi kesimpulan rapat Komite I dengan Mendagri agar dalam setiap pembahasan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan tahapan Pilkada yang dilakukan oleh penyelenggara bersama pemerintah, melibatkan DPD RI sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan keputusan MK terkait kewenangan DPD RI,” tandas Mahyudin, yang juga Senator asal Kalimantan Timur itu.

Usai Sidang Paripurna, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menjelaskan, evaluasi terhadap proses Pilkada Desember 2020 yang akan dilakukan DPD RI, selain mengacu kepada Perppu No.2 Tahun 2020, juga akan ditindaklanjuti secara teknis dengan pemerintah melalui Kemendagri. “Jadi nanti setiap Senator di 32 provinsi yang menggelar Pilkada (minus 2 provinsi, red) melakukan pengawasan proses dan tahapannya. Termasuk terhadap sejumlah daerah yang meminta bantuan pendanaan dari pusat,” ungkapnya.

Ditambahkan LaNyalla, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana tahapan yang dijalankan KPU terkait protokol kesehatan. Karena ini menjadi isu utama kajian dan sikap Komite I DPD RI. “Dan seperti disampaikan tadi di Sipur, bahwa Perppu No.2 tahun 2020 memberi peluang untuk dilakukan evaluasi terhadap Pilkada Desember, terutama terkait wabah Covid-19 ini. Jadi nanti kami konkretkan dengan Kemendagri proses keterlibatan Senator dalam pengawasan proses tersebut,” beber LaNyalla.

Sejumlah topik juga dibahas dalam Sipur ke-10 dalam masa sidang IV DPD RI kali ini. Di antaranya terkait TaBungan Perumahan Rakyat (Tapera), RUU Haluan Ideologi Pancasila, Bansos dan bantuan APD bagi tenaga medis, tarif listrik yang naik, kemiskinan yang meningkat, stimulus ekonomi untuk usaha kecil dan menengah.

Sipur dipimpin lengkap 4 pimpinan DPD RI, yakni Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua I Nono Sampono, Wakil Ketua II Mahyudin dan Wakil Ketua III Sultan Baktiar Najamudin, yang secara fisik berada di komplek parlemen Senayan. Sedangkan para anggota DPD mengikuti secara virtual di kediaman masing-masing. (*)


Editor : | BN Online | Dny

Anggota DPR RI Hasnah Syam Salurkan Bantuan 2000 Alat Rapid Test ke Barru

BN Online, Barru--Sehari pasca-menyerahkan 1000 alat rapid test di Rumah Sakit Pendidikan Unhas, Anggota DPR RI drg Hj Hasnah Syam MARS melanjutkan aksi kemanusiaannya. Kali ini menyalurkan bantuan di Kabupaten Barru, Selasa (16/06/2020).

Sebanyak 2000 alat rapid test disalurkan secara simbolis ke Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Barru. Ini bantuan yang kesekiankalinya dari anggota DPR Fraksi Nasdem itu selama pandemi Covid-19.

Saat menyerahkan alat rapid test di posko dan media center tim gugus, diterima Sekretaris Daerah Barru Abustan, dan Juru Bicara Khusus Covid-19, dr Amis Rifai. Mereka didampingi Kepala BPKAD Barru Abubakar, dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Yossi Febrisiah.

“Saya berharap ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Kita patut bersyukur, karena alhamdulillah banyak yang bisa kami lakukan (di DPR) untuk membantu selama pandemi Covid-19,” kata Hasnah Syam yang tak lain istri Bupati Barru Suardi Saleh.

Ia menambahkan, khusus alat rapid test yang disalurkan, jumlahnya 5000. Selain didistribusikan untuk Barru, juga disumbangkan 1000 alat rapid test di RS Unhas. Begitupun ke Pesantren DDI Mangkoso, ke Kurir Langit, maupun ke Pesantren DDI Takkalasi

"Lebihnya, itu ada untuk masyarakat dan umum, karena alat rapid test memang agak susah didapatkan. Apalagi harganya rata-rata  Rp450 ribu per layanan,” tambah Hasnah Syam yang juga menyalurkan langsung ke DDI Mangkoso.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Barru, Abustan, menyampaikan terima kasih atas berbagai bantuan yang disalurkan Hasnah Syam selama ini ke Barru. Termasuk 2000 alat rapid test.

"Kami atas nama Pemerintah Daerah Barru, khususnya Tim Gugus Tugas Covid-19 menyampaikan terima kasih atas perhatian Bu Dokter. Bukan hanya hari ini saja. Namun  sejak awal telah banyak mendatangkan bantuan dari berbagai pihak sampai yang terakhir ini berupa alat rapid test,” paparnya.

Ini sekaligus meringankan beban Pemkab Barru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di rapid test. Mengingat selama ini, kadang RSUD kesulitan melakukan pengadaan, karena terkait dengan regulasi.(Hms/Qdri)


Editor : | BN Online | Dny

Menteri LHK Siti Nurbaya : Pentingnya Pengembangan Studi Environmental Diplomacy

BN Online, Jakarta--Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan  pentingnya  pengembangan studi environmental diplomacy seperti diutarakan Rektor  IPB dan telah dibahas oleh IPB dan UI untuk pengembangannya,  karena hal tersebut sangat penting agar  kita terhindar dari perilaku hegemonial atas sumberdaya alam  dan lingkungan, yang  dapat mengancam keilmuan.

“Karena ciri hegemoni itu juga seolah  akan dibawa kepada perspektif ilmiah seperti terkait metodologi, definisi dan batasan ilmiah tentang hutan, hutan primer, deforestasi dan sebagainya. Tidak ada kebenaran yang mendua. Seharusnya pendidikan, teknologi dan lingkungan adalah subyek yang netral, bukan subyek yang  mengandung polaritas politik,” ujar Siti Nurbaya ketika memberikan sambutan pada   halal bihalal on-line diselenggarakan HA PSL IPB dan Program Studi (PS) S2/S3 PSL IPB, dan Ecologica mahasisa S2-S3 PSL IPB, Sabtu  (13/6).

Hadir dalam halal bihahal ini, Rektor Universitas Tirtayasa , Rektor IPB, Gubernur Bengkulu,  dosen, alumni PSL IPB se-Indonesia, dan mahasiswa S2/S3 PSL IPB.

Untuk itu, Menteri LHK menyambut baik, sangat mendukung dan akan turut memfasilitasi peminatan studi Environmental Diplomacy. Bidang ini perlu segera dibuka di PSL IPB  dan bersama UI sesuai rencana Rektor IPB karena kuatnya indikasi hegemonial untuk mengontrol  Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan lingkungan yang harus dapat diatasi dengan baik.

Menteri Siti Nurbaya menyatakan bahwa persoalan dan masalah kebakaran hutan, metode ilmiah analisis iklim dan karhutla serta  metode analisis  deforestasi adalah yang utama saat ini sedang dalam 'pertarungan hegemonial ilmiah itu’.

Isu  lain yang penting untuk diantisipasi berikutnya adalah persoalan carbon pricing dan natural capital. Dengan gambaran itu Menteri LHK menyatakan dukungan penuh kepada IPB dan UI untuk penyiapan program-program studi yang relevan menjawab masalah yang sedang dihadapi Indonesia.

Lebih lanjut Menteri  Siti menyatakan bahwa perjuangan kita menjaga lingkungan dan sumberdaya alam dengan segala relevansinya itu, pada dasarnya adalah mandat mulia Pembukaan UUD 1945 yaitu  melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia.

Secara khusus  Menteri Siti juga  menyoroti soal pandemi Covid-19 yang dikelola dengan  langkah-langkah  pemerintah bersama masyarakat pada aspek lingkungan menegaskan pentingnya  untuk aktualisasi tata kelola atau governance aspek lingkungan, atau environmental governance.

“Artinya keterbukaan dan ketertiban dalam praktek, aturan pokok atau rule base dan hal-hal yang harus secara luas diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan oleh masyarakat. Hal ini semakin diperlukan pada konteks misalnya RUU Cipta Kerja dengan orientasi  kemudahan berusaha  dan penyederhanaan izin lingkungan.

Menteri Siti juga menyebutkan persoalan lingkungan kini telah semakin nyata masuk dalam perspektif politik ketimbang hanya soal teknis pencemaran, misalnya. Juga telah sama pentingnya  dengan kepentingan ekonomi dan politik sebagaimana  dulu di masa kuliah didiskusikan.

“Sejak 2017-2018 pengelolaan lingkungan hidup (penanganan bencana alam dan pengendalian perubahan iklim) sudah masuk atau menjadi mainstream pembangunan nasional  sebagaimana diformalkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Hal ini sangat berarti, setara dengan mainstream gender dan penurunan angka kemiskinan,” katanya.

Dari halal-bihalal webinar ini selanjutnya akan dilaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung  seperti workshops dan FGD penyiapan  program studi, juga tentang penguatan aktualisasi environmental governance, pemantapan daya dukung dan daya tampung untuk  tujuan pembangunan tertentu serta persoalan metodis dalam hal deforestasi, Karhutla dan karbon.

Apresiasi Kegiatan HA PSL IPB  dan Ecologica.

Ketua Umum HA PSL IPB, Dr. Soeryo Adiwibowo, Ketua Program Studi S2 PSL Prof. Dr. Hadi Susilo, dan Ketua Program Studi S3 PSL Prof. Dr. Widiatmaka menyampaikan  apresiasi dan kegembiraan  atas berbagai kegiatan HA PSL IPB  dan Ecologica atas berbagai kegiatan seperti webinar series, halal bihalal online, dan pengumpulan donasi bagi mahasiswa PSL yang terkena dampak pandemi COVID-19.  Termasuk penyelenggaraan seminar internasional yang telah menghasilkan sekitar 130 publikasi internasional, sehingga dengan capaian tersebut PSL juga berkontribusi membantu IPB University meningkatkan peringkat di kancah internasional.

Program pasca  sarjana  PSL IPB  tengah mematangkan rencana cluster mata kuliah yang baru yang lebih spesifik untuk merespon masalah lingkungan dan terus dalam pembahasan meliputi  Environmental diplomacy and law, Environmental, biodiversity and policy, Environmental toxicology and management, serta Agroecotourism and packaging management;  Climate change & disaster risk management, Clean energy and sustainable consumption, dan Environmental public health.

Pada kesempatan itu Prof. Arif Satria, Rektor IPB University menegaskan bahwa  Covid 19 membawa pelajaran penting. Pertama, pola adaptasi ekologi masyarakat atau peradaban dunia harus berubah. Kedua, manusia tidak dapat menyombongkan keilmuannya. Ilmu pengetahuan yang dimiliki ternyata belum mampu mengatasi virus yang sedemikian kecil dan tidak kasat mata. Dan bahwa Pandemi Covid 19 yang berakar dari perubahan lingkungan, secara tidak langsung menempatkan PSL semakin memiliki peran yang signifikan, baik pada tataran perilaku, komunitas, maupun hingga kebijakan internasional.

PSL IPB dalam waktu dekat akan membuka peminatan environmental diplomacy. Dalam peminatan ini IPB akan bekerja sama dengan UI. IPB berkontribusi pada materi perubahan lingkungan global, kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Sementara UI memberi kontribusi terhadap materi hukum internasional, politik dan diplomasi internasional. Kini IPB menduduki peringkat 530 dunia (overall). Semula berada pada peringkat 750. Dalam hal pendidikan tinggi pertanian di dunia, IPB kini menempati ranking ke-59. Di Asia urutan ke-10 setelah Tokyo University(.**)

Donor Darah Sebagai Wujud Kegembiraan Menyambut HUT Security Ke 39Th

BN Online, Donggala---Bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum (RSU) Kabelota dan didukung oleh security PT Lestari Tani Teladan (LTT) dan PT CAN 3, Polres Kabupaten Donggala, Provinsi Sulteng melakukan Donor Darah, Kamis (09/01-2020).

Kegiatan ini berlangsung di  RSU kabelota Kabupaten  Donggala juga dalam rangkaian hari ulang tahun (HUT) security yang 39 tahun.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Security Area Manager (SAM) PT Astra Agro Lestari (AAL) Area Celebes 1 (C1) Slamet Riadi, CDO PT LTT Hendi Wijaya, anggota security PT CAN 3 dan PT LTT yang dikoordinir langsung oleh Sudarman managa.

Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama polres Donggala,rumah sakit umum daerah kabelota di kabupaten Donggala,dan seluruh teman2 security se- kabupaten donggala.

Disambut dan direspon  langsung oleh Kanit binmas polres Donggala bapak Bripka Arifin lembah dan berharap kedepannya security bisa bekerja dgn baik dan meningkatkan kualitas kerja sesuai fungsi dan profesional....dan menjalin silaturahmi ke pihak polres Donggala dan jajaran.

Saat diwawancarai, CDO PT LTT Hendi Wijaya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan sosial dan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan darah melalui Unit Transfusi Darah (UTD) RSU Kabelota. Dirinya juga menganggap selain membantu sesama, kegiatan ini kaligus mempererat tali silaturahmi.

"Mewakili Managament PT LTT, saya ucapkan terimakasih kepada Polres Donggala dan jajarannya terutama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kanit binmas polres Donggala Arifin L atas terlaksananya kegiatan ini," ujarnya.(E Syam)


Editor : | BN Online | Dny