 |
BN.Online Makassar,- Gubernur Sulawesi Selatan (SulSel), HM Nurdin Abdullah memaparkan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) SulSel mengakses dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam bentuk skema pinjaman. Disampaikan pada kegiatan Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama DPRD Provinsi Sulsel terkait Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2021, Kamis 27 Agustus 2020.
"Pengajuan itu untuk menjabarkan kebijakan Pemerintah Pusat terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)", jelasnya.
Pengajuan pinjaman sesuai dengan PMK Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah. Dimana alokasi anggaran Pemerintah Pusat untuk program PEN sebesar 696 Trilyun Rupiah.
Ada dua kegiatan dari program tersebut. Pertama, melalui kementerian atau lembaga. Sementara untuk Pemerintah Daerah dialokasikan sekitar 27 Trilyun Rupiah serta anggaran berupa skema pinjaman daerah mencapai 10 Trilyun Rupiah.
"Jika kita dapat pinjaman ini, harus disyukuri. Bunganya nol persen", terang Nurdin Abdullah.
Sementara yang bermohon kata dia, lebih banyak dibanding quota dari pinjaman itu sendiri. PEN merupakan program untuk menjawab pemotongan anggaran yang terjadi.
Demikian halnya anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) dan program lainnya yang ditarik kembali ke pusat. Karenanya Pemerintah Pusat menggantinya melalui program PEN.
Editor |BN.Online Sul Sel |Edhy
