BN Online, Makassar -- Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Tamalate hari ini menggelar rapat Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bendahara dan operator sekolah seKecamatan Tamalate Kota Makassar, Kamis (11/02/2021).
Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini dilaksanakan dua hari. Yaitu pada hari Rabu 10 Februari dan Kamis 11 Februari 2021.
Adapun susunan kepanitiaan pengurus K3S yang hadir pada kegiatan ini yaitu, Drs. H. Muhsin (Ketua K3S), Abdul Gani, S.Pd., (Sekretaris K3S), Arlina Arafah, S.Pd., (Bendahara), Hj. Rosnaeni, S.Pd., M.Pd., (Seksi Konsumsi), Risnawati Majid, S.Pd., M.Pd., (Seksi Konsumsi), Syarifuddin, S.Pd., (Seksi Perlengkapan), Alimuddin, S.Pd., (Seksi Perlengkapan).
Kepada awak media ini, Abdul Gani, S.Pd., selaku sekretaris K3S yang juga menjabat sebagai kepala sekolah SDI Gontang Makassar mengatakan, kegiatan ini adalah pemantapan pengimputan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) bendahara dan operator sekolah seKecamatan Tamalate Makassar.
Dijelaskannya, kegitan rapat ini dilaksanakan mulai pada pukul 09.00 Wita pagi hingga pukul 14.00 Wita siang, yang dihadiri oleh seluruh bendahara dan operator sekolah serta kepala sekolah yang masuk dalam pengurus K3S Kecamatan Tamalate Kota Makassar, ujarnya.
Selaku sekretaris K3S Kec. Tamalate dan juga kepala sekolah SDI Gontang, "saya sangat merespon adanya kegiatan ini. Karna dengan kegiatan ini, operator dan bendahara sekolah dapat lebih memahami dan mengetahui membuat RKAS tahun 2021", imbuhnya.
Di tempat lain, Kepala sekolah SDN Bayang Makassar Hj. Mardawiyah, S.Pd., selaku tuan rumah dalam kegiatan Bimtek penyusunan RKAS bendahara dan operator mengatakan, tujuan dari kegiatan ini salah satunya adalah bagaimana kedepan tidak ada kendala dalam penyusunan RKAS di tahun 2021 ini.
Selain itu, bendahara dan operator bisa lebih faham apa saja yang bisa di anggarkan sesuai kebutuhan sekolah itu sendiri. Bimtek ini sangat penting untuk akuntabelnya laporan keuangan sekolah. Yang jelasnya dana BOS itu harus sesuai Juknis (petunjuk teknis), tungkas Mardawiyah.
Abdul Gani, S.Pd., berharap, "bendahara dan operator dapat memaksimalkan pembuatan RKAS, karna itu biasanya bermasalah untuk pelaporan dana BOS. Tentunya jika RKAS sudah mantap maka setiap yang akan dibelanjakan pastinya mudah", tutupnya.(ILHO)
(Red)
