"Terkait rencana pembuatan Perda tentang CSR ini, saya minta Kepala Bagian Hukum untuk segera menyusun naskah akademiknya satu bulan ke depan. Selanjutnya kita akan serahkan ke DPRD untuk di paripurnakan sehingga nantinya CSR dapat dinikmati masyarakat Bantaeng secara luas," tegas Bupati usai mengikuti paripurna DPRD Bantaeng, Senin, 14 Juni 2021.
Menurutnya, dengan bertambahnya aktivitas industri di daerah ini termasuk kehadiran sejumlah BUMN sehingga menjadi catatan bagi pemerintah daerah dan tentunya ini juga sudah menjadi kebutuhan bagi Pemda terkait dengan keberadaan kawasan industri dan bertambahnya aktivitas investasi di daerah ini.
Tentunya payung hukum berupa peraturan daerah, lanjut bupati, menjadi keharusan agar keteraturan dan kemanfaatan secara efektif serta akuntabel dapat dihadirkan di Bantaeng.
"Jadi untuk mengoptimalkan upaya menghadirkan Perda CSR ini, kami instruksikan kepada Kabag Hukum paling lambat satu bulan bisa menyerahkan naskah akademik terkait perda yang kemudian dibuakan ranperda untuk diserahkan ke DPRD," tegasnya.
Menyikapi permintaan Bupati Bantaeng, Kabag Hukum Muhammad Azwar SH, menyatakan siap melaksanakan perintah Bupati Bantaeng terkait pembuatan naskah akademik CSR. "Insya Allah apa yang menjadi perintah Bupati Bantaeng untuk penyelesaian naskah akademik terkait Perda CSR segera kami tindaklanjuti," ujarnya.
Azwar menyebutkan, untuk membuat naskah akademik tentang CSR tentunya melalui pengkajian dan analisis. Apalagi, informasi dari organisasi yang ada menunjukkan, naskah akademik ini sudah dimulai sejak dua tahun lalu.
Tentunya, kerangka naskah akademik didalamnya juga dibutuhkan kajian sosiologis dan filosofis tentang urgensi pembentukan peraturan daerah ini.
Sementara Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Bantaeng, Hasanuddin, pada paripurna menyampaikan kepada Bupati Bantaeng kalau pihaknya siap untuk membahas jika Pemda memasukkan ranperda CSR untuk menjadi perda.
"Kami meinilai kehadiran Perda CSR ini sangat dibutuhkan masyarakat. Sehingga dewan sangat mendukung jika draft payung hukumnya segera di dorong ke DPRD. Tentunya untuk melahirkan produk hukum daerah ini juga dibutuhkan kesiapan anggaran," timpal politisi PPP ini.
Penulis : Tim For JB Bantaeng
Editor : Edhy BN
