Jumat, 18 Maret 2022

Launching KIPP Tahun 2022 Secara Virtual. Di Ikuti Oleh Jajaran Pemkab Bener Meriah

Tags

Launching KIPP Tahun 2022 Secara Virtual. Di Ikuti Oleh Jajaran Pemkab Bener Meriah
BN Online ; Bener Meriah - Kementerian PANRB Republik Indonesia kembali menggelar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2022, dengan mengusung tema "Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Implementasi Transformasi Kelembagaan, Transformasi SDM Aparatur, dan Transformasi Digital,” yang dilaunching oleh Menpan RB diwakili oleh Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini, SH, MPM melalui Zoom Meeting langsung dari Kabupaten Cianjur- Jawa Barat, Kamis, 24/2/2022.

Launcing acara tersebut juga disaksikan secara virtual oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/BUM, sedangkan dari jajaran Pemkab Bener Meriah dihadiri oeh Asisten 3 Aramansyah, SE, M.Si mewakili Bupati, Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sasmanto, SE, Kadis Pendidikan Sukur, S.Pd, M.Pd, Kadis PM-PSP Ruh Akbar, SH, Kadis Kominfo diwakili oleh Kabid PKP Zurkani, S.IP, Kabag Ekonomi Setdakab Zulfikar Ahmad, ST dan pejabat lainnya langsung dari Media Center Kabupaten Bener Meriah.

Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini, SH, MPM yang membacakan kata sambutan Menpan RB menyampaikan, pada hari ini kami persembahkan kembali Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik atau yang disebut KIPP, Tahun 2022 ini merupakan tahun yang ke-9 dalam penyelenggaraannya. Tentunya penyelenggaraan KIP tahun 2022 akan semakin banyak praktek – praktek terbaik yang diikutsertakan dalam penyelenggaraan kompetensi ini, katanya."

Rini Widyantini, SH, MPM, juga mengatakan, penyelenggaran KIPP sejak tahun 2014 merupakan salah satu upaya untuk praktek terbaik untuk penyelenggaraan pelayanan publik. KIPP merupakan langkah yang sangat strategis untuk menjaring praktek terbaik pelayanan publik yang dilahirkan oleh Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah serta BUMN dan BUMD terutama yang menyelenggarakan Publik Service Obligation atau usaha lain yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, sudah banyak sekali BUMN dan BUMD yang bergabung dengan KIPP sejak tahun 2016, terangnya."

“Dengan demikian, tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangkan mendorong capaian birokrasi dapat terpenuhi,” ungkapnya.

Sekretaris Kementerian PANRB diakhir kata sambutannya mengungkapkan, sebagai salah satu negara anggota PBB, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, yang dituangkan dalam agenda 2030, keseriusan dan kontribusi Indonesia dengan ditunjukan dengan ketetapan Perpres No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang digawangi oleh Kementerian Pembangunan Perencanaan Nasional, pungkasnya."

Sebelumnya Plt. Asisten Deputi Kordinasi dan Fasilitas Strategi Pengembangan Praktek Terbaik Pelayanan Publik KemenPANRB -RI Muhammad Yusuf Kurniawan, S.H., M.Si dalam laporannya menyampaikan, sejak tahun 2014 Kemenpan RB telah rutin menyelenggarakan KIPP di lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD. KIPP ini telah menjaring inovasi-inovasi pelayanan publik terbaik untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik yang diseleksi kembali oleh tim penilai independent sehingga menghasilkan Top 45 yang merupakan penghargaan bagi inovasi terpuji, paparnya."

“Khusus bagi pemerintah daerah yang inovasinya masuk kejajaran Top 45, Kemenpan RB memberikan reward berupa usulan Alokasi Dana Insentif Daerah DID untuk ketegori Inovasi Pelayanan Publik kepada Kemenkeu yang mulai dilakukan sejak tahun anggaran 2018 yang lalu, ungkapnya."

penulis : (Kiki)
Editor    : Riga Irawan Toni