Kantor Kemenag Kabupaten Kediri Digeruduk Lima LSM

Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kediri, (Foto : Hari).

KEDIRI JATIM, Bidik Nasional Media Group -Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kediri Jawa Timur digeruduk lima Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Swadaya Masyarakat Kediri Raya, Selasa (11/2/2025).

Gabungan LSM tersebut menuntut ketegasan Kemenag Kabupaten Kediri mengusut tuntas dan menghentikan dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN).

Andik Haryanto, perwakilan dari LSM BIDIK SIB menyampaikan rasa keprihatinannya terkait maraknya dugaan pungli berkedok Infaq dan jariyah serta apapun bentuknya di MTsN dan MAN.

“Pungli ini sudah lama terjadi dengan jumlah yang bervariasi hingga mencapai jutaan rupiah setiap siswanya,” ujar Andik.

Ia menuding, bahwa hal ini merupakan ketidakpintaran dari komite sekolah, dimana seharusnya komite dibentuk sebagai penyeimbang, pendorong dan membantu sekolah di bawah naungan Kemenag tersebut.

“Pungutannya justru ke pihak wali murid. Harusnya komite bisa mengajukan ke pemerintah daerah atau kepada pelaku usaha. Dan itu disahkan secara undang-undang,” ungkapnya.

Andik Harianto perwakilan LSM sedang 
berdialog dengan Kepala Kemenag Kabupaten Kediri, 
11/2/2025. (Foto : Hari)

Andik menyebut, jika memang tujuannya infaq, jumlah nominal semestinya tidak ditentukan. Karena itu patut dicurigai pungli.

“Kalau infaq ya sukarela jangan ditentukan. Itu yang harus diperhatikan, dan kita menentang keras karena ini terjadi sudah bertahun-tahun. Apalagi setiap pembayaran tidak disertai kuitansi,” imbuhnya.

Terkait hasil audiensi yang dilakukan bersama Kepala Kemenag Kabupaten Kediri, Achmad Fa’iz beserta jajarannya, pihak Lembaga Swadaya Masyarakat mengaku tidak puas. Mereka pun berjanji akan melakukan aksi demo lebih besar lagi  selanjutnya.

“Hasil audiensi masih ngambang dan belum ada kesepakatan. Hanya niat menindaklanjuti. Kalau terlalu lama kita akan minta audit dari Kejaksaan,” tutup Andik.

Sementara itu, Kepala Kemenag Kabupaten Kediri, Achmad Fa’iz mengatakan, pada intinya pihaknya berjanji akan menindaklanjuti aduan dari LSM tersebut.

“Jadi kami adalah Kementerian Agama yang identik dengan kain putih. Kita akan prioritaskan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan dan aturan akan kita tindaklanjuti,” ujar Kemenag.

Dirinya pun berjanji akan mengundang kepala sekolah madrasah dan komite untuk dilakukan verifikasi serta klarifikasi terkait dugaan pungli tersebut.

Jurnalis : Hari 

CV.Jaya Raya Pare-Kediri, Perusahaan Skala Ekspor Diduga Langgar Normatif Naker, APH Diminta Tegas?

 

BN Online Jatim--Perusahaan Plywood skala ekspor di Jln.Pare Kandangan, Semanding, Tertek Kecamatan Pare diduga banyak melanggar aturan normatif ketenagakerjaan. Menurut informasi dari salah satu karyawan, perusahaan ini memiliki jumlah karyawan sekitar 150 orang dan sedang melakukan ekspansi berupa pembangunan perluasan pabrik/gudang termasuk pembelian alat Rotary untuk pengupasan kayu gelondongan. Kamis (15/08/2024).

Perusahaan tersebut juga telah mengekspor hasil produksinya ke luar negeri termasuk China. Salah satu karyawan yang masih bekerja pada perusahaan tersebut berinisial S mengeluhkan gaji nya yang hanya Rp.43.000,- per hari dan itupun kalau masuk kerja full time sampai 6 hari kerja berturut-turut dan tidak sampai pada nominal tersebut, jika sampai libur atau tidak masuk kerja sehari. 

Karyawan berinisial (S) yang tidak ingin disebutkan namanya juga mengeluhkan selama 2 tahun ini dia dipekerjakan hanya sebagai Karyawan Harian Lepas (KHL) dan tidak pernah diikutkan program Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS sama sekali, padahal menurut UU No.24 Tahun 2011 pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa "Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang di-ikuti". 

Karyawan berinisial (S) juga menyayangkan perusahaan tidak pernah memberikan informasi dan sosialisai terkait aturan dan perubahan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Awak media ini mencoba untuk mencari informasi ke Cv.Jayaraya dan berusaha untuk menemui pimpinan perusahaan tetapi hanya bertemu dengan Alfian yang mengaku sebagai admin perusahaan dan mengatakan bahwa : 

"Perusahaan menjalin hubungan kerja dengan karyawan dengan sistem kekeluargaan dan tidak ada bagian HRD/Personalia"tutur Alfian. 

Kemudian awak media melanjutkan konfirmasi menuju lokasi pabrik untuk menemui Pongky pimpinan perusahaan dan ditemui oleh Nahar selaku wakil pimpinan mengatakan bahwa :

"Cv.Jayaraya menggaji karyawan sesuai kesepakatan dengan pekerja dan tidak memahami apa itu UMK (Upah Minimum Kabupaten), Nahar juga mengatakan bahwa sudah melaporkan PP/PKB ke Dinas Tenaga Kerja"ucapnya. 

Secara Terpisah media ini menghubungi pihak Disnaker Kabupaten Kediri melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial, Yoyok dan Staf nya Yudish mengatakan :

"Tidak ada data terkait Cv.Jaya Raya"tegasnya. 

Awak media juga mendatangi tim Pengawas Ketenagakerjaan di Kantor BLK Kabupaten Kediri ditemui security yang berdinas dan mengatakan bahwa :

"Tim Pengawas Naker hanya ada pagi hari saja jam 8 pagi dan kemudian keluar jarang kembali pada sore hari nya"ucapnya.

Pewarta : Hari B

ALMASTA MURKA !!! Ketua DPRD Tulungagung Pertahankan PJ Bupati

BN Online Jatim, Kamis (15/8/2024). DPRD Tulungagung menggelar rapat paripurna di gedung DPRD Tulungagung.

Saat dikonfirmasi terkait hasil rapat paripurna oleh beberapa awak media, Marsono selaku ketua DPRD Tulungagung mengatakan bahwa dari hasil rapat pimpinan DPRD kami mengusulkan nama Heru Suseno sebagai PJ Bupati Tulungagung mengingat waktu yang terbatas hanya 5 hari.

Disisi lain Ketua Fraksi dari PDIP yang juga Ketua DPC PDIP Tulungagung, Susilowati menyatakan bahwa pihaknya dan anggota DPRD belum menerima pemberitahuan atau diajak untuk membahas terkait usulan PJ Bupati Heru Suseno oleh DPRD Tulungagung.

"Saya dan teman-teman anggota DPRD serta partai belum diajak untuk berdiskusi terkait pengusulan calon PJ Bupati Tulungagung," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Tulungagung (Almasta), Arsoni mengungkapkan keprihatinannya bahwa DPRD Tulungagung dianggap mengabaikan aspirasi masyarakat. 

Arsoni juga mengatakan DPRD Tulungagung dianggap abaikan Aspirasi Masyarakat yang pernah disampaikan lewat dua kali aksi unjuk rasa Almasta pada bulan Juni kemarin, justru saat ini Ketua DPRD mempertahankan Pj Bupati Heru Suseno untuk di usulkan menjadi calon PJ Bupati Tulungagung lagi.

Saat ini, jabatan PJ Bupati Tulungagung Heru Suseno akan berakhir pada tanggal 15 September 2024.

ALMASTA merasa kecewa dan murka serta menyayangkan kebijakan yang diambil oleh pimpinan DPRD Tulungagung, tutup Arsoni.

(rivo)

Belajar Budidaya Lebah Madu di KTH Joho Lestari

BN Online, Kediri---Terletak di lereng Gunung Wilis pada ketinggian sekitar 567,20 meter di atas permukaan laut, Desa Joho, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri memiliki udara yang sejuk dan segar. Wilayahnya berbatasan dengan hutan lindung yang dikelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kediri. Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani, baik di lahan sendiri maupun pesanggem di hutan dan juga sebagai peternak lebah madu. Dalam kegiatannya yang dekat dengan hutan, dibentuklah Kelompok Tani Hutan (KTH) Joho Lestari pada Tanggal 15 Juni 2015, yang diketuai oleh Komari.

KTH Joho Lestari pada awalnya bergerak dalam bidang pengelolaan hutan rakyat, dimana luas hutan rakyat yang ada sekitar 27 Hektare (Ha), dengan jenis tanaman jati, mahoni, sengon, durian, cengkeh, dan petai. Kawasan hutan yang berbatasan dengan desa adalah kawasan  hutan lindung dengan jenis tanaman pinus dan kaliandra. Melihat potensi wilayah untuk pengembangan lebah madu, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Kehutanan memfasilitasi kelompok untuk budidaya lebah madu berupa setup lebah dan honey extractor.

KTH Joho Lestari memiliki jumlah anggota 55 orang, dimana 21 orang diantaranya sebagai peternak lebah madu. Kegiatan beternak lebah madu jenis Apis melifera ini harus dikerjakan dengan tekun, sabar, dan siap meninggalkan rumah. Karena lebah ini tidak bisa menetap di satu tempat, namun harus digembalakan (angon) ke tempat dimana tanaman sedang berbunga.

Di wilayah Desa Joho sendiri, dalam kawasan hutan lindung Kelir terdapat jenis tanaman kaliandra yang melimpah sebagai pakan lebah. Tidak hanya para peternak lokal dari Kediri saja yang memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Kelir, namun juga masyarakat dari luar kota seperti Banyuwangi, Pasuruan, Jombang, dan kota lain di sekitarnya. Musim bunga kaliandra biasa dimulai pada bulan Maret akhir sampai dengan bulan April. Selanjutnya peternak lebah bisa berpindah di Pasuruan atau Pati untuk musim bunga randu, begitu seterusnya mengikuti musim bunga.

Dari jumlah peternak lebah di KTH Joho Lestari, terdapat sekitar 1600 setup lebah yang dimiliki oleh kelompok. Dalam setahun, para peternak lebah madu bisa memanen madu dari jenis bunga tanaman yang berbeda-beda sampai 5 jenis tanaman, mulai madu kaliandra, randu, karet, mangga dan rambutan sehingga masing-masing madu memiliki warna, bau, kekentalan dan harga yang berbeda.

Omset kelompok ini sekarang lebih dari Rp 70 juta pertahun. Dan sudah banyak instansi, kelompok tani maupun masyarakat yang datang untuk melakukan study banding maupun melakukan pelatihan di KTH Joho Lestari.

Para peternak lebah di Desa Joho juga sebagai pedagang karena banyak diantaranya yang menjual langsung hasil madunya ke konsumen, dengan memiliki merk dagang sendiri sendiri. Apabila hasil panen madu melimpah, bisa dijual curah ke pedagang lainnya dan sisanya dikemas dalam bentuk botol beberapa ukuran, disegel, kemudian diberi label. Pada umumnya para peternak lebah ini menjual hasil madunya di etalase depan rumah dan juga menjualnya secara online. Tidak ada persaingan yang tidak sehat, karena mereka memiliki pelanggannya masing-masing.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM), KLHK, Helmi Basalamah dalam keterangan tertulisnya (1/4/2020) menyebutkan bahwa, atas kemajuan kegiatan di kelompok tersebut, pada tahun 2018 lalu KTH Joho Lestari ditetapkan menjadi Wanawiyata Widyakarya.

"Wanawiyata Widyakarya adalah model usaha bidang kehutanan atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan dengan swadaya dan ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan magang bagi masyarakat lainnya", terang Helmi.

Helmi kemudian melanjutkan, Kelompok yang ditetapkan sebagai Wanawiyata Widyakarya adalah KTH yang mempunyai usaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang berhasil, telah menjadi percontohan/tempat pembelajaran/praktek/studi banding bagi masyarakat, memiliki sumber daya manusia sebagai fasilitator dan narasumber, juga memiliki sarana pertemuan serta pemondokan di rumah penduduk.

Wanawiyata Widyakarya atau yang dikenal juga dengan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha di bidang kehutanan atau lingkungan hidup. "LP2UKS juga berperan meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat dalam mengelola kegiatan pelatihan dan magang. Dengan demikian, berkembang pula kegiatan usaha masyarakat di bidang kehutanan dan lingkungan hidup," terang Helmi.

Sebagai LP2UKS, KTH Joho Lestari telah menjadi tempat pembelajaran bagi siswa SMK dan mahasiswa di Jawa Timur, antara lain SMK Wali Songo Mojokerto, Universitas Negeri Surabaya serta Universitas Nusantara PGRI Kediri. Hal-hal yang dapat dipelajari di kelompok Joho Lestari adalah budidaya lebah Apis Mellifera, pembuatan setup, pemanenan bee pollen dan royal jelly, mengenal kualitas madu serta analisa usaha Madu.

Dalam hal pemasaran, kini KTH Joho lestari telah bermitra dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Kediri, sehingga cakupan pemasarannya bisa lebih luas. Sedangkan untuk pengembangan teknologi budidaya lebah madu, KTH Joho Lestari telah bermitra dengan Asosiasi Perlebahan Kediri.(*)


Editor : | BN Online | Dny

Elektabilitas Balon Bupati Sidoarjo BHS Popularitas Tertinggi Dalam Survei yang Digelar The Republic Institute

BN Online, Sidoarjo---Elektabilitas Bakal Calon Bupati Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) Popularitas tertinggi pertama dalam survei yang digelar The Republic Institute, lembaga survei nirlaba yang jadi tempat berhimpun para peneliti Surabaya.

The Republic Institute lakukan survei perilaku memilih di Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 3-14 Februari 2020, dengan jumlah responden sebanyak 800 pemilih dan margin of error yaitu 3,8 persen.

Bambang Haryo mengatakan, Budaya Gemar Makan Ikan Cetak Generasi CerdasGerindra-Golkar Usung Bambang Haryo di Pilbup SidoarjoMantul, Bambang Haryo Sebut Akan Revitalisasi TPI Lingkar Timur.

“Teknik sampling survei yaitu dengan multistage random sampling, dimana sampel dipilih secara berjenjang dari tingkat kecamatan, desa, RT, RW sampai KK. Dengan teknik ini semua pemilih di Kabupaten Sidoarjo memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai responden penelitian,” pungkas Fatekhul Mujib, Selasa (10/3-2020).

Peneliti The Republic Institute, yang juga mantan anggota KPU Sidoarjo dan sekarang sedang menyelesaikan program Philosophy of Doctor (Ph.D) di Charles University Prague, Republik Ceko. Selain itu, nama-nama calon yang muncul di Kabupaten Sidoajo semuanya di cek terkait popularitas dan elektabilitasnya, dari hasil penelitian tampak bahwa popularitas tertinggi masih dipegang oleh Plt.

Nur Ahmad Syaifuddin sebesar 80 persen, kemudian disusul Bambang Haryo Sukartono (BHS) sebesar 76,4 persen dan Ahmad Muhdlor Ali sebesar 71,2 persen, serta Kelana Aprilianto 56,5 persen, A. Amir Aslichin 52,9 persen, M. Bahrul Amiq 33,9 persen, Sulamul Hadi Nurmawan 23,4 persen, Hidar Assegaf 27 persen, Rahmat Muhajirin 25,9 persen, Mimik Idayana 27,6 persen, Samsul Hadi 23,5 persen, Sumi Harsono 22,4 persen, H. Haris 21,4 persen, M. Taufiqulbar 17,4 persen.

Dari data di atas tampak sekali ”Popularitas yang tinggi dari keempat calon tersebut bisa terjadi karena baliho sebagai media pengenalan dirinya sudah banyak tersebar di Kabupaten Sidoarjo, disamping itu, pak Nur karena beliaunya menjabat wakil bupati dan Plt. bupati, sedang BHS karena beliau anggota DPR 2014-2019 yang aktif berkunjung ke masyarakat Sidoarjo, untuk muhdlor popularitasnya lebih banyak karena pengaruh Gus Ali sebagai abahnya”, terang Mas Mujib.

Keterbalikan dengan popularitas, meskipun Bambang Haryo Sukartono (BHS) untuk popularitas diurutan nomor 2, tetapi untuk elektabilitas ternyata nomor satu, dengan rincian persentase untuk elektabilitas sebagai berikut: Bambang Haryo Sukartono (BHS) 23,6 persen, kemudian dipepet diurutan kedua yaitu Muhdlor 20,9 persen, diurutan ketiga Nur Ahmad Syaifuddin 14 persen dan keempat Kelana Aprilianto 11,7 persen, kelima A. Amir Aslichin 3,7 persen, Keenam H. Haris 3,4 peren, Ketujuh M. Bahrul Amiq 2,6 persen, Kedelapan Mimik Idayana 1 persen, Selebihnya calon yang lain masih dibawah 1 persen.

Dan menurut Mas Mujib, tingginya suara Bambang Haryo Sukartono (BHS) karena adanya dorongan yang kuat dari masyarakat akan perubahan kepemimpinan di Kabupaten Sidoarjo untuk 5 tahun ke depan. Disamping itu, BHS selama 5 tahun menjabat sebagai anggota DPR periode 2014-2019 yang mewakili Daerah Pemilihan Sidoarjo dan Surabaya juga sangat intens turun terus menerus menjumpai masyarakat Sidoarjo, baik waktu reses maupun waktu-waktu normal untuk
menyelesaikan masalah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, seperti banjir dan pengelolaan pasar, serta persoalan infrastruktur yang menjadi persoalan paling tinggi di Kabupaten Sidoarjo yang paling penting untuk diselesaikan.

“Alasan lain tingginya BHS karena beliau sudah memiliki relawan yang kuat ditiap wilayah sidoarjo serta enam bulan terakhir selalu menyapa warga di Sidoarjo”, cetus Mas Mujib.

Sementara itu Untuk gus Muhdlor, elektabilitas yang tinggi tersebut lebih banyak karena pengaruh abah beliau serta satu satunya calon milenial, sedangkan untuk Pak Nur, lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman beliau dipemerintahan serta jabatan beliau sebagai PLT bupati.

"Selain elektabilitas, The Republic Institute juga mensurvei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sidoarjo, hasil survei tampak bahwa tingkat kepuasan masyarakat sangat rendah terhadap kepemimpinan bupati dan wakil bupati, dimana untuk kinerja bupati hanya 42,4 persen dan untuk wakil bupati hanya 49,2 persen. “ Kalau nilai mata kuliah, nilai dibawah 50 itu berarti nilai tidak lulus”, tutur Mas Mujib.

Untuk itu, melihat fenomena dinamika perilaku memilih di Sidoarjo peluang Pendatang Baru (Newcomers) calon di Sidoarjo lebih berpeluang besar, sepanjang mampu mempercepat kerja-kerja politik kepada masyarakat yang dapat menaikan popularitas, liketabilitas dan elektabilitasnya secara efektif dengan memanfaatkan waktu yang tersisa dengan sebaik-baiknya.

Namun, apakah sudah tidak ada peluang bagi calon yang mengidentifikasi dirinya sebagai incumbent atau orang yang dipersiapkan petahana? Peluang tetap masih ada, hanya saja ada 2 (dua) pekerjaan besar yang mesti dilakukan yakni pertama, disamping memeprcepat proses pemenangan dalam rangka meningkatan popularitas, liketabilitas dan elektabilitas. Juga yang kedua, menaikkan tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Petahanan dan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Bila dua hal itu bisa segera dilakukan maka peluang untuk terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Sidoarjo sangat terbuka.(Mail)

Kunjungan Kerja ke Jawa Timur, Presiden Jokowi Akan Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah di Gresik

BN Online, Sidoarjo--Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo pagi ini, Kamis, 20 Juni 2019, bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta menuju Bandar Udara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Kepala Negara bersama rombongan lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada pukul 07.45 WIB. 

Di Jawa Timur, Presiden akan menyerahkan sebanyak 3.000 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat yang dipusatkan di GOR Tridharma Petrokimia Gresik, Kabupaten Gresik.

Namun sebelumnya, Presiden dan Ibu Iriana akan menghadiri akad nikah putri dari Rais Am PBNU K.H. Miftachul Akhyar Abdul Ghoni dengan putra dari K.H. Ali Ridho yang dilaksanakan di Aula Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Surabaya.

Presiden bersama rombongan akan langsung kembali ke Jakarta pada siang hari nanti. Turut menyertai Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Timur, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.(*)

Editor : | BN Online | Dny