Presiden Jokowi: Percepat Realisasi Belanja Daerah

BN Online, Bogor--Percepatan realisasi anggaran belanja pemerintah merupakan salah satu yang dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang harus berjalan beriringan dengan pemulihan dampak kesehatan akibat pandemi.

Saat memberikan pengarahan kepada para gubernur dalam rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 1 September 2020, Presiden Joko Widodo meminta agar anggaran belanja daerah untuk segera digunakan untuk pergerakan ekonomi di daerah-daerah.

"Saya minta percepat belanja APBD provinsi dan perintahkan untuk bupati dan wali kota agar APBD kabupaten dan kota terutama yang berkaitan dengan belanja barang, belanja modal, belanja bansos ini betul-betul disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di daerah," ujarnya.

Data yang diterima Presiden, hingga 27 Agustus 2020 lalu, rata-rata nasional untuk realisasi belanja APBD provinsi masih berada di angka 44,74 persen. Sementara untuk realisasi di tingkat kabupaten dan kota juga baru mencapai 48,8 persen.

Kepala Negara meminta para kepala daerah untuk mencermati hal tersebut. Sebab, realisasi anggaran pemerintah daerah amat dibutuhkan untuk beredarnya uang di daerah dan realisasi terhadap bantuan sosial yang diterima masyarakat daerah.

"Realisasi APBD seperti ini setiap hari saya ikuti. Semua provinsi, kabupaten, dan kota kelihatan semua angka-angkanya. Tolong betul-betul angka-angka ini diperhatikan sehingga realisasi untuk pengadaan barang dan jasa untuk belanja modal atau belanja bansos itu benar-benar segera terealisasi," tandasnya.

#Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden#


Editor : | BN Online | Dony

Gerakan PKK Diminta Siapkan Program Selaras RPJMN

BN Online, Padang--Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Erni Guntari Tjahjo Kumolo meminta Gerakan PKK mempersiapkan program yang akan dibawa ke Rapat Kerja Nasional ke 9 pada tahun 2020 yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal itu dikatakannya dalam seminar pada Puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak. (HKG PKK) ke-47 di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (27/07/19).

"Rencana induk berdasarkan Perpres harus ada kesesuaian, keserasian dan keselarasan dengan RPJM dan RPJMD, setelah itu penetapannya berdasarkan prinsip sinkronisasi dan integrasi program antar Pokja maupun antara komponen dari Kementerian/Lembaga agar tidak tumpang tindih dengan program lainnya," kata Erni.

Diungkapkannya, RPJMN tahun 2020-2024 fokus program sebagai acuan masing-masing Pokja maupun Sekretariat PKK yaitu sebagai berikut:

Pertama, kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditujukan makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat yang erat kaitannya dengan tingkat pengetahuan, keterampilan masyarakat dalam aspek ekonomi dan pendapatan.

Kedua, sumber daya manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia yang ditujukan peningkatan kualitas SDM dengan indikator penurunan angka kematian ibu dan anak, angka kematian bayi dan balita, meningkatnya kesehatan dan status gizi, perkembangan anak yang optimal, kesetaraan gender, dan stunting.Ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju.

"Selain itu, yang perlu menjadi catatan adalah pada hakekatnya hasil rakernas PKK akan menjadi operasional bagi kita semua sebagai pelaksana dan Perpres maupun Permendagri. Karena operasional Perpres Nomor 99 tahun 2017 banyak terkait peraturan dan kebijakan sehingga menuntut kita melakukan penyesuaian. Oleh karena itu, masih ada faktor lain yang ikut pula ada perubahan pada substansi materi rakernas yang akan datang, yaitu rencana induk gerakan PKK lima tahunan yang secara ideal dapat dimulai diperiode 2020-2024, maka akan sangat relevan sekali apabila rencana induk tersebut dapat sejalan dengan RPJMN 2020-2024. Artinya, rencana induk gerakan PKK senantiasa mengacu pada garis kebijakan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN, karena tim penggerak PKK merupakan mitra kerja Pemerintah," papar Erni.

Ditambahkan, sebagaimana Perpres dimaksud, gerakan PKK memiliki tanggungjawab untuk melaporkan kegiatannya pada Presiden dan Kepala Daerah. Sehingga perlu dievaluasi sejauh mana kontribusi gerakan PKK pada kemajuan bangsa.

"Gerakan PKK Kemendagri bertanggung jawab kepada Presiden, ini pertanggungjawaban kita sebagai tim penggerak PKK di tingkat provinsi juga harus  mempertanggungjawabkannya kepada gubernur, tingkat kabupaten/kota bertanggungjawab ke bupati/Walikota sampai ke tingkat desa kepada kepala desa/lurah, Intinya sejauh mana kontribusi kita dalam gerakan PKK ini," ungkapnya.

Tak hanya itu, Erni juga meminta pengaturan atau pengorganisasian tim penggerak PKK sebagai bahan perhatian untuk Rakernas tahun 2020.

"selain itu juga perlu ada pengaturan pengorganisasian tim penggerak PKK di setiap jenjang, inilah yang menjadi perhatian kita dalam rakernas 9 pada 2020 nanti," tutup Erni.(PK)




Editor : | BN Online | Dny

Disdik Kota Makassar Menoreh Prestasi OSN Tingkat SD dan SMP

BN Online, Padang----Ajang Olimpiade sains nasional OSN tingkat SD dan SMP telah berakhir di Padang Minangkabau Jumat 6 Juli 2018 dengan berbagai prestasi yang telah ditoreh oleh anak-anak cerdas kota makassar.

Adapun untuk OSN SD bidang Matematika yang diikuti seluruh provinsi di indonesia berhasil menyabet medali PERAK oleh Michael Cenreng dari SD SANTO YOSEP RAJAWALI sedangkan tingkat OSN SMP bidang Matematika, berhasil dengan gemilang dari SMP ATIRAH KAJAOLALIDO A/n.Novelya Putri Ramadhani.

Rasa syukur dan bangga, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar DR.Hasbi,M.Pd, juga diungkapkan pada awak media karna siswa kita telah mengharumkan nama baik kota makassar sehingga harapan kadis pendidikan tersebut agar prestasi yang telah dicapai ini dapat ditingkatkan lagi bahkan target kita untuk tahun depan minimal dua atau tiga medali emas pada jenjang SD dan SMP.

Sehingga dihimbau pihak sekolah dan yayasan untuk memodeling kelas khusus yang membina dan mengembangkan bakat anak OSN per mata pelajaran, mengingat OSN ini sdh menjadi agenda rutin tiap tahun kementerian dikbud RI,  komentar yang diberikan pula Dr. H. Syarifuddin.M.Pd, yang hadir langsung pada acara puncak pengumuman dan penyerahan medali di auditorium Universitas Negeri Padang

Bahwa keberhasilan anak-anak kita adalah hasil kerja keras tim work yang telah dibentuk pihak SD Santo Yosep Rajawali dan SMP Atirah, ada komitmen dan kekompakan semua pihak termasuk orang tua yang sangat mendukung program kelompok khusus OSN yang mereka bina.

Semoga OSN tahun depan 2019 yang dijadwalkan di provinsi Aceh semakin semarak dan menghiasi daftar nama-nama anak kota makassar pada deretan penyabet medali emas tersebut dan pihak disdik kota makassar semakin intens dan melakukan inovasi penguatan skill dan keterampilan siswa melalui lomba dan kompetisi secara berjenjang. Selamat dan sukses.(*).

Editor : | BN Online | Dny

Resmi Terbentuk, Ini Susunan Pengurus IWO Provinsi Sumbar

BN Online, Padang----Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) hari ini resmi terbentuk di GOR Agus Salim, Sumbar.

Salah satu pemegang mandat pemegang mandat pembentukan IWO Provinsi Sumbar Erwandi Teha mengatakan, rapat terakhir hari ini sudah kita putuskan susunan lenhlap IWO Provinsi Sumbar masa bakti 2017-2022.

"Kita sudah putuskan rapat tadi dengan menetapkan susunan pengurus IWO Sumbar 5 tahun mendatang," kata Teha panggilan akrabnya dalam siaran pers Sabtu (15/7/2017).

Berikut ini susunan penguris IWO Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2017-2022

Dewan Penasehat/Penyantun:
Ricky Donals, Jasman Rizal, Basril Basyar

Dewan Etik: Gusfen Khairul, Jhon Edwar Roni, Novrianto, Zul Zulnadi

PENGURUS HARIAN
Ketu : Benni Okva
Wakil: Ishaq , Ihkwan

Sekretaris: Erwandi Teha
Wakil: Roby Cahyady , Ad Adha

Bendahara: Adrian Tuswandi
Wakil: Vera Tjandra Rini
Melba

BIDANG-BIDANG:

Bidang Sumber Daya Manusia ( SDM )
Ketua:      Indra Adek
Anggota: Zardi , Zamri Yahya

Bidang Kaderisasi dan Usaha:
Ketua: Hijrah Adi Sukrial
Anggota: Arif Pratama

Bidang Kesejahteraan Anggota:
Ketua: Dherizon Yazid
Anggota:  Dewi

Bidang Advokasi Dan Hukum 
Ketua: Vicky Tri Saputra
Anggota: Indrawadi Mantari, Mario

Bidang Hubungan Masyarakat (Humas)

Ketua: Agib Norman
Anggota: Zainal Koto

Editor : BN | Sulsel | Dny