Penulis 
Rapat koordinasi tingkat provinsi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Turut hadir mendampingi Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, serta Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Andi Rachmatika Dewi. Pertemuan berlangsung melalui aplikasi zoom meeting yang dipusatkan di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jl. Sungai Tangka No. 31, Kota Makassar.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 100.3.4/12077/DESDM tertanggal 7 September 2026 tentang Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) se-Sulawesi Selatan.
Dalam arahannya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman memberikan apresiasi kepada seluruh unsur yang telah terlibat aktif dalam pengawasan dan pengendalian distribusi BBM bersubsidi di lapangan. Ia menilai bahwa sinergi lintas sektor mulai menunjukkan dampak positif.
"Alhamdulillah sudah mulai terurai. Tentu kita akan melihat evaluasi tentang bagaimana kemudian permintaan penambahan kuota Sulsel," ujar Gubernur.
Meski antrean di sejumlah SPBU mulai berkurang, Gubernur mengakui masih ada beberapa titik yang memerlukan perhatian khusus. Terkait kebijakan pembatasan kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan plat nomor ganjil-genap serta pemberlakuan pembelajaran daring (PJJ), Gubernur menegaskan bahwa langkah tersebut bersifat sementara.
"Kebijakan ini kita ambil karena terjadinya antrean yang panjang. Ini bukan kebijakan permanen. Itu tidak lain dilakukan untuk mengurai antrean supaya tetap dapat semua," tegasnya.
Hadir mendampingi Wakil Bupati Bantaeng dalam kegiatan virtual tersebut antara lain Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng, Dr. H. Muhammad Tafsir; Kapolres Bantaeng, Andi Mayasari Patongai; Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bantaeng, Andi Sjafruddin Magau; perwakilan Dandim 1410 Bantaeng, Mayor Inf Ruben Jacob Tana; serta Anggota DPRD Bantaeng, Marzuki Hasan, dan unsur terkait lainnya.
