BN Online Makassar,-Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengelar Rapat Paripurna bersama dengan Gubernur Sulsel, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Jumat, 27 November 2020.
Adapun agenda rapat yaitu Penetapan Keputusan DPRD Sulsel Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) Tahun 2021 dan Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Terhadap Ranperda Tentang APBD Tahun 2021. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulsel Ina Kartika Sari.
Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah mengatakan, disetujuinya dua agenda tersebut menjadi ajang pembuktian kepada masyarakat.
"Jujur saja saya merasakan penyusunan APBD kita di Sulawesi Selatan ini, kita sudah satu nafas, satu visi, satu langkah dan tentu saya rasakan betul, selama penyusunan APBD saya tidak pernah merasa ada sesuatu yang menjadi perbedaan kita. Karena kita sama-sama punya visi untuk memajukan Sulsel. Saya kira itu yang paling penting," kata Nurdin Abdullah.
Pada Rapat Paripurna ini juga disampaikan laporan hasil kerja Badan Pembetukan Peraturan Daerah dan Badan Anggaran DPRD Sulsel. Dalam penyusunan Propem Perda telah melakukan berbagai kegiatan, mulai dari rapat internal, rapat kerja DPRD dengan Pemerintah Sulsel. Sehingga menghasilan kesepakatan sebanyak 12 judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel.
Sedangkan kesepakatan antara Badan Anggaran DPRD Sulsel dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pemprov Sulsel dengan komposisi akhir Anggaran APBD Tahun 2021. Dengan jumlah Pendapatan Rp 10,7 triliun dan jumlah Belanja Rp11,76 triliun.
Pelaksana tugas Kepala Bappelitbangda Sulsel, Junaedi sangat mengapresiasi Badan Anggaran DPRD Sulsel, termasuk beberapa komisi di DPRD Sulsel. Pasalnya, dalam limit waktu yang terbatas mereka mampu melakukan pencermatan lebih detail terkait muatan-muatan APBD Sulsel tahun 2021.
Junaedi juga mengatakan bahwa," APBD tahun 2021 ini difokuskan untuk pemulihan ekonomi akibat pukulan Pandemi Covid-19. Tidak seperti pada APBD yang didorong oleh Pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya".
“Tidak seperti lazimnya APBD yang selama ini kita dorong, dimana mendorong optimalisasi urusan pemerintahan, tetapi pada 2021 kita memasuki adaptasi kebiasaan baru sehingga fokusnya memang di pemulihan ekonomi akibat dari tekanan Pandemi Covid-19,” jelasnya.
Edior | BN.Online Sul Sel | Edhy
