Penulis 
BN Online, Jakarta - Gertak (Gerakan Menuntut Hak Member Memiles) yang diketuai DV. Hermawan didampingi oleh Douglas Edison L Tobing, Heribertus P, Catherina, dan Enong Masturoh, menyambangi Intelkam Polda Metro Jaya, Jl.Gatot Subroto, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis.(17/3/2022) untuk memberikan surat pemberitahuan aksi damai ke Intelkam Polda Metro Jaya yang rencananya akan di laksanakan pada Rabu, 23 Maret 2022 di depan Kantor DPR RI pukul 13.00 WIB.
Rencananya dalam aksi tersebut, Gertak MM akan menurunkan massa dari member Memiles yang tergabung dalam paguyuban atau tim Gertak sebanyak kurang lebih 300 orang,Kamis,(17/03/2022).
Douglas Edison L Tobing, sebagai Korlap dari Aksi Paguyuban/Tim dari Gertak MM (Gerakan menuntut Hak Member Memiles) didampingi DV.Hermawan, Ketua Gertak MM, Heribertus P, Catherina dan Enong M) memberikan pernyataannya terkait kedatangan Gertak ke Intelkam Polda Metro Jaya tersebut.
"Memang hari ini rencana kita ingin melaporkan atau membuat berita ke Polda bahwa kita beberapa orang khususnya dari korlap Gertak membuat laporan ke Polda untuk melakukan aksi pada tanggal 23 lokasi di gedung DPR RI," kata Douglas.
Itu memang rencana kita, sambung Douglas, dan kami sudah ketemu dengan pihak intelkam Polda tadi sekitar jam 13.00 WIB atau sekitar jam 1 siang, sudah kami bicarakan semuanya, surat pemberitahuan juga sudah lengkap sudah ditanda tangani, tinggal kita melakukan aksi sesuai dengan tanggal yang sudah kami tentukan.
Adapun tujuan dari aksi tersebut, dibeberkan Douglas adalah untuk menuntut hak top up dikembalikan atau refund dikembalikan kepada member.
"itu paling utama yang kita tuntut sebagai aspirasi kami seperti yang sebelum - sebelumnya, hanya itu aspirasi kami untuk bisa dikembalikan dari pihak management atau memiles atau ACM (Aku Cinta Memiles) harus mengembalikan refund atau top up kita kepada member- member, hanya itu yang kita tuntut sebagai aspirasi selama ini, sudah beberapa kali kita melakukan aksi," jelasnya.
Sementara Heribertus P menyampaikan,
"Kami perwakilan dari team gertak akan mengadakan demo yang ke empat untuk menuntut refund dari top up kepada perusahan Memiles dimana kita sudah melakukan demo tiga kali aksi damai namun tuntutan belum di tanggapi oleh pihak management, kami mengerti kesulitan perusahaan untuk itu kita tidak meminta reward tapi meminta kembali uang top up kita, semoga melalui aksi damai dengan jumlah massa yang lebih besar, perusahaan akan segera menangapi kita dan mengembalikan uang top up kita ke perusahaan Memiles demikian," ungkap Heribertus.
Sementara Heribertus P menyampaikan,
"Kami perwakilan dari team gertak akan mengadakan demo yang ke empat untuk menuntut refund dari top up kepada perusahan Memiles dimana kita sudah melakukan demo tiga kali aksi damai namun tuntutan belum di tanggapi oleh pihak management, kami mengerti kesulitan perusahaan untuk itu kita tidak meminta reward tapi meminta kembali uang top up kita, semoga melalui aksi damai dengan jumlah massa yang lebih besar, perusahaan akan segera menangapi kita dan mengembalikan uang top up kita ke perusahaan Memiles demikian," ungkap Heribertus.
Ketua Paguyuban atau Tim Gertak MM, DV.Hermawan menambahkan,
"Ya itu yang kita tuntut adalah balik modal saja refund senilai 17 Milyar kalau kita tuntut reward itu estimasinya 17 trilyun dari member yang tergabung di Paguyuban Gertak sejumlah 466 orang," bebernya.
DV. Hermawan juga menambahkan saat ditanya awak media apakah selain melakukan aksi yang akan dilaksanakan akan juga di bawa permasalahan ini keranah hukum, menjelaskan.
"Ya teman teman kami,dari team lain sudah berproses wanprestasi kemudian ada lagi yang melakukan LP (laporan Polisi), baik di Polda Metro Jaya, di Polda - Polda daerah juga sama ,nah kami ini memang fokus ke serangan udara No Viral No Justice jadi kita fokus di demo dan pemberitaan nya saja untuk mensupport mereka mereka yang sudah melakukan LP," ucapnya.
"Ya itu yang kita tuntut adalah balik modal saja refund senilai 17 Milyar kalau kita tuntut reward itu estimasinya 17 trilyun dari member yang tergabung di Paguyuban Gertak sejumlah 466 orang," bebernya.
DV. Hermawan juga menambahkan saat ditanya awak media apakah selain melakukan aksi yang akan dilaksanakan akan juga di bawa permasalahan ini keranah hukum, menjelaskan.
"Ya teman teman kami,dari team lain sudah berproses wanprestasi kemudian ada lagi yang melakukan LP (laporan Polisi), baik di Polda Metro Jaya, di Polda - Polda daerah juga sama ,nah kami ini memang fokus ke serangan udara No Viral No Justice jadi kita fokus di demo dan pemberitaan nya saja untuk mensupport mereka mereka yang sudah melakukan LP," ucapnya.
Saat ditanyakan apakah sebelumnya pernah terjadi mediasi antara pihak member dan pihak perusahaan menerangkan, DV mengakatakan,
"Demo sebelumnya CEO hanya mengirim 2 team lawyer berjumlah 7 orang yang dimediasi oleh Kapolsek dan Wakapolsek Tanjung priok, namun tim lawyer hanya mendengarkan tuntutan kami lalu akan disampaikan ke CEO dan Kapolsek minta waktu seminggu untuk memberikan respon namun nihil tidak ada respon sehingga kami melakukan aksi lagi ke kantor PT ACM (Aku Cinta Memiles) yang kini tiba tiba di kantor tersebut terpasang nama yang lain yaitu PT. Anugerah Sahabat Nusantara terdaftar dengan Owner yang sama Kamal Tarachan Mircandani alias Sanjay, seminggu setelah aksi yang ketiga belum ada respon juga makanya kita akan gelar aksi damai di gedung DPR pada tanggal 23 maret 2022," kata DV.
Ketua KBMI atau Keluarga Besar Memiles Indonesia Fransiska Langelo saat di hubungi via pesan what apps memberikan keterangan persnya.
"Harus ada tindakan tegas dari Aparat Hukum, ini Negara Hukum, sebagaimana slogan pak Presiden dan motto Polri Presisi, tidak mentolerir segala tindakan yang tidak bertanggung jawab. Bila muncul dan terpublikasi, siapa yang akan bertanggung jawab, Customer berjumlah 330.000 masih berharap Memiles berjalan," tegasnya.
Sedangkan pihak legal dari Keluarga Besar Memiles Indonesia atau yang disingkat KBMI Yunasril Yuzar,SH saat di hubungi oleh awak media memberikan penjelasannya.
"Aksi damai menyampaikan aspirasi, sah sah saja, memang diatur dalam undang undang, namun harus juga diperhatikan, dalam pelaksanaannya harus juga mengacu pada aturan, bila aksi damai tentu dilakukan dengan tidak melakukan ujaran kebencian, hasutan dan hinaan, dan mereka yang melakukan aksi siapa dan apa hubungan hukumnya harus jelas, isi tuntutan harus diuji dulu," terangnya.
Yunasril Yuzar,SH Kuasa Hukum atau Legal dari Keluarga Besar Memiles Indonesia ini juga menambahkan.
"Setahu saya yang menuntut adalah Customer PT. Kam And Kam dan yang dituntut PT. Aku Cinta Memiles, kemudian meminta uang Top up dikembalikan, padahal uang top up adalah sebagai pembayaran pembelian slot iklan pada aplikasi Memiles, dan sudah memenuhi unsur transaksional jual beli sebagaimana dalam UU Perdata Pasal 1320, pihak Kepolisian khususnya Polda Metro maupun Polres yang bertanggung jawab di wilayahnya tidak membiarkan hal ini terjadi, ini Negara Hukum, mari kita jaga Wibawa Pak Jokowi selaku Presiden RI. Aksi Damai tidak beraturan bisa berubah menjadi pembodohan publik," kata advokat dari KBMI ini.
"Harus ada tindakan tegas dari Aparat Hukum, ini Negara Hukum, sebagaimana slogan pak Presiden dan motto Polri Presisi, tidak mentolerir segala tindakan yang tidak bertanggung jawab. Bila muncul dan terpublikasi, siapa yang akan bertanggung jawab, Customer berjumlah 330.000 masih berharap Memiles berjalan," tegasnya.
Sedangkan pihak legal dari Keluarga Besar Memiles Indonesia atau yang disingkat KBMI Yunasril Yuzar,SH saat di hubungi oleh awak media memberikan penjelasannya.
"Aksi damai menyampaikan aspirasi, sah sah saja, memang diatur dalam undang undang, namun harus juga diperhatikan, dalam pelaksanaannya harus juga mengacu pada aturan, bila aksi damai tentu dilakukan dengan tidak melakukan ujaran kebencian, hasutan dan hinaan, dan mereka yang melakukan aksi siapa dan apa hubungan hukumnya harus jelas, isi tuntutan harus diuji dulu," terangnya.
Yunasril Yuzar,SH Kuasa Hukum atau Legal dari Keluarga Besar Memiles Indonesia ini juga menambahkan.
"Setahu saya yang menuntut adalah Customer PT. Kam And Kam dan yang dituntut PT. Aku Cinta Memiles, kemudian meminta uang Top up dikembalikan, padahal uang top up adalah sebagai pembayaran pembelian slot iklan pada aplikasi Memiles, dan sudah memenuhi unsur transaksional jual beli sebagaimana dalam UU Perdata Pasal 1320, pihak Kepolisian khususnya Polda Metro maupun Polres yang bertanggung jawab di wilayahnya tidak membiarkan hal ini terjadi, ini Negara Hukum, mari kita jaga Wibawa Pak Jokowi selaku Presiden RI. Aksi Damai tidak beraturan bisa berubah menjadi pembodohan publik," kata advokat dari KBMI ini.
Lebih lanjut Yunasril Yuzar,SH membantah pernyataan ketua Gertak MM menyangkut nama direktur Kamal Tarachan Mircandani.
"Mereka menuntut ke Kuasa Hukum PT. Aku Cinta Memiles, sementara mereka berurusan dengan PT Kam And Kam,apalagi mengaitkan pribadi Kamal Tarachan Mirchandani, tidak ada korelasinya, beliau bertindak selaku direktur bukan pribadi.
tim lawyer jelas tidak merespon, kemudian mereka memaksakan kehendak, Polsek Tanjung Priok pun dibuat bingung atas tindakan aksi mereka," pungkasnya.
(erf/dar).
