FGD ini menyasar dua wilayah perencanaan strategis, yakni RDTR Kecamatan Bissappu–Bantaeng–Eremerasa dan RDTR Kecamatan Sinoa–Uluere. Acara yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni 19 hingga 20 November 2026, merupakan tahapan krusial dalam mewujudkan perencanaan tata ruang wilayah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Pj. Sekda Dr. H. Muhammad Tafsir menegaskan bahwa RDTR bukan sekadar dokumen administratif, melainkan rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memegang peran strategis sebagai pedoman utama penyelenggaraan pembangunan.
"RDTR menjadi acuan vital dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah. Ini juga menjadi dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang serta penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk kegiatan investasi," ujar Tafsir.
Ia menambahkan, penyusunan RDTR untuk kedua wilayah tersebut harus dilakukan secara komprehensif. Aspek kondisi wilayah, kebutuhan masyarakat, potensi daerah, hingga kelestarian lingkungan harus menjadi pertimbangan utama demi prinsip pembangunan berkelanjutan.
"Melalui penyusunan RDTR yang terencana dan terintegrasi, diharapkan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bantaeng dapat berjalan lebih optimal. Hal ini akan memberikan kepastian dalam pengembangan wilayah dan mendorong masuknya investasi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan," tambahnya.
Fokus Kajian Lingkungan dan Zonasi
Agenda FGD II ini dibagi menjadi dua sesi pembahasan utama. Pada hari pertama, Kamis (19/11), pembahasan difokuskan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), khususnya mengenai peraturan zonasi dan program pemanfaatan ruang atau indikasi program.
Sementara itu, pada hari kedua, Jumat (20/11), forum akan mendalami analisis pengaruh Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan hidup.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Supervisi Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah D dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), May Asrita. Turut hadir pula para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Bantaeng, serta tim penyusun dan tim supervisi RDTR.
Melalui forum ini, pemerintah kabupaten berharap dapat menghasilkan rumusan dan rekomendasi komprehensif sebagai bahan penyempurnaan dokumen RDTR, sehingga Bantaeng ke depan dapat menjadi wilayah yang tertata, produktif, dan berwawasan lingkungan.
