BN Online, Jakarta---Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik dan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, bersama KPU dan Bawaslu melakukan Rapat Dengar Pendapat membahas pemutakhiran data pemilih. Rapat dilakukan di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (02/12/2019) dan dipimpin Wakil Ketua Komisi II Arief Wibowo.
Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar mengatakan, Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu yang terkait dengan data pemilih diberikan catatan khusus agar tak multi tafsir.
"Pada prinsipnya bahwa kami terima baik dari KPU maupun Bawaslu, rancangan PKPU pemutakhiran data pemilih dan penyusunan data pemilih pada Pasal 11, Petugas Panitia Pemutakhiran Data pemilih (PPDP) melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) dengan cara mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga atau pengurus rukun tetangga/rukun warga. Pandangan kami bahwa harus dipastikan apa yang dimaksud dengan "frasa tidak ada keberadaannya", hal tersebut dapat menimbulkan multi tafsir pada saat coklit di lapangan karena ketidakjelasan makna tersebut," kata Bahtiar.
Bahtiar juga memberikan catatan khusus terkait Pasal 18 ayat 6A. Menurutnya, perlu adanya pertimbangan norma rapat pleno TPS dan memperinci tata cara rapat pleno TPS.
"Kemudian di Pasal 18 ayat 6A, rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota TPS. Pandangan kami, dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 hanya mengenal rapat pleno KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sedangkan rapat pleno untuk TPS tidak disebutkan secara eksplisit. Pencantuman norma rapat pleno TPS perlu dipertimbangkan karena khawatir akan menimbulkan masalah dalam implementasinya, terkait keabsahan dan bagaimana tata cara rapat pleno TPS juga tidak dirinci," jelasnya.
Sementara terkait peraturan Bawaslu yang menyangkut sengketa pemilihan, Kemendagri menginginkan disesuaikan dengan Pasal 142 UU Nomor 8 Tahun 2015 sehingga tidak multitafsir.
"Terhadap rancangan peraturan Bawaslu, pandangan Pemerintah disesuaikan dengan Pasal 142 UU Nomor 8 Tahun 2015 sehingga tidak multitafsir," terang Bahtiar.
