Jumat, 19 Februari 2021

Aliran Listrik Kantor Satpol PP Kota Makassar Dicabut, Kasrudi : Ada Yang Ingin Rusak Mitra Saya

Tags



BN Online, Makassar -- Anggota Komisi A DPRD Makassar, Kasrudi geram mengetahui aliran listrik Kantor Satpol PP Makassar dicabut oleh PLN, Kamis (18/02/2021).


Politisi Partai Gerindra itu menduga ada pihak yang mencoba merusak citra Satpol PP lewat tindakan yang tidak terpuji jika dalam satu gedung Balai Kota Makassar itu hanya satu saja instansi yang diperlakukan demikian.


"Kami duga ada yang sabotase kerja-kerja Satpol PP, selaku mitra kami di Komisi A, tentunya kami akan melakukan evaluasi di internal Pemkot, jika hanya Satpol PP saja diperlakukan demikian oleh PLN, maka semakin tegas jika ada oknum pejabat tinggi di Makassar ingin mencoreng citra Satpol PP Makassar", tegas Kasrudi.


Atas kejadian itu, Anggota Bamus DPRD Makassar itu akan melakukan pemanggilan kepada semua pihak yang dianggap berkaitan atas menunggaknya pembayaran listrik. sebab sedianya pembayaran listrik telah disiapkan oleh pemerintah dengan tepat waktu, terkcuali jika ada oknum yang sunat atau menyalahgunakan anggarannya.


"Semua akan jelas di rapat nanti. intinya akan kami lakukan pemanggilan seluruh pihak yang ada kaitannya dengan pembayaran listrik, termasuk penunggakan pembayaran tunjangan di Satpol akan kami evaluasi", ucapnya.


Kasrudi melihat belakangan ini Pemkot Makassar tidak lagi perhatian dengan posisi Satpol PP Makassar, adanya ketidakharmonisan antara satpol PP dengan pihak Petinggi Pemerintab Kota Makassar dapat dilihat dari berbagai aspek, pertama tunjangannya tidak dibayarkan selama tiga bulan lamanya, dilaporkan kepolisi dan terakhir listriknya dicabut.


"Kesan diskriminalisasi di Satpol PP itu nyata dengan melihat kejadian dua pekan terakhir ini, kejadian-kejadi mestinya tidak dapat terjadi", jelasnya.


Sebelumnya Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Satpol PP Makassar, Irwan membeberakan perlakuan pejabat Pemkot Makassar. Irwan secara terang-terangan menilai jika pihaknya diperlakukan tidak adil.


"kami seperti anak tiri di Pemkot Makassar, selain tunjangan kami tak dibayarkan, ada pihak kami dilaporkan kepolisi karena buntut unjuk rasa dari AUHM, padahal kami sudah menjalankan tugas dengan sebaik-baik", pungkas Irwan.(*)