Tampilkan postingan dengan label SEMARANG. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label SEMARANG. Tampilkan semua postingan

Minggu, 30 Juni 2024

Hadiri HARGANAS ke-31 di Semarang, Pj. Bupati Bantaeng: "Optimalkan Peran Keluarga"


BN Online Semarang,- Pj. Bupati Bantaeng, Andi Abubakar menghadiri Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 Tahun 2024 yang diperingati tanggal 29 Juni setiap tahunnya. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN RI) bertempat di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (29/6).


Tahun ini, Harganas ke-31 hadir dengan tema "Keluarga Berkuakitas Menuju Indonesia Emas". Kepala BKKBN Dr. (HC) Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) dalam sambutannya menekankan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang mana merupakan tempat bernaung, saling mencintai dan melindungi. "Dari keluarga inilah akan dilahirkan putra putri generasi penerus yang berperan dalam mewariskan nilai-nilai luhur kehidupan kepada generasi muda penentu pembangunan bangsa dan negara," kata Dr. Hasto Wardoyo.


Kegiatan tersebut dihadiri langsung Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Dr. Muhadjir Effendy mewakili Presiden Republik Indonesia. Turut hadir beberapa Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua TP-PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ketua TPPS, Kepala OPD KB dan Kepala Dinas Kesehatan se-Indonesia.


Pada kesempatan itu, Menko PMK mengatakan bahwa Indonesia telah mengalami puncak bonus demografi lebih awal dari yang diperkirakan. "Kerja keras harus terus dilakukan untuk menyiapkan keluarga yang berkualitas, memiliki daya saing, ketahanan kokoh, keluarga sakinah yang menjadi tanggung jawab kita bersama dalam keluarga," ujar Prof. Muhadjir Effendy.


Sementara itu, Pj. Bupati Bantaeng mengucapkan Selamat Hari Keluarga Nasional ke-31 Tahun 2024 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bantaeng. "Saya berharap kegiatan Harganas ini dapat menjadi momentum penting dalam mengoptimalkan peran keluarga dalam Program Pembangunan Keluarga Kependudukan Keluarga Berencana, khususnya upaya pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Bantaeng", tuturnya.


Kabid Pengendalian Penduduk K3, Fahmi Kurniawan juga melaporkan dari Semarang bahwa sepekan terakhir sejumlah rangkaian kegiatan menarik dan edukatif menjadi agenda utama pada perayaan puncak peringatan Harganas ke-31 Tahun 2024. Kegiatan tersebut meliputi pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya (SWK) Tahun 2024 oleh Presiden Republik Indonesia yang diwakili Menko PMM, gala dinner dan pemberian Tanda Penghargaan Bangga Kencana Tahun 2024 serta gerakan dan langkah keluarga Indonesia dalam mencegah stunting. Selain itu, pelayanan keluarga berencana dan pameran Program Bangga Kencana dan Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) juga turut memeriahkan acara ini yang dihadiri puluhan ribu peserta dari seluruh Indonesia.


Turut mendampingi Pj. Bupati Bantaeng pada kesempatan itu antara lain Pj. Ketua TP. PKK Bantaeng, Andi Raodhayanti, Plt. Kepala DPPKB Dr. H. Muhammad Tafsir, Sekretaris DPPKB H. Muhammad Natsir, Kabid KBPP Faisal, serta Kabid Pengendalian Penduduk K3 Fahmi Kurniawan.


Sumber Humas Pemkab Bantaeng 

Editor Edhy Bidik Nasional 


Selasa, 29 Maret 2022

Bupati Bantaeng Beberkan Rahasia Capai Pertumbuhan Ekonomi 8,86 Persen di Healthy Cities Summit 2022


BN Online Semarang,- Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin menjadi salah satu pembicara dalam ajang Healthy Cities Summit 2022, di Semarang, 28 Maret 2022. Dalam kesempatan itu, Bupati bergelar doktor pemerintahan ini memaparkan tentang rahasia Pemkab Bantaeng yang bisa mencapai laju pertumbuhan ekonomi terbaik di Sulawesi Selatan sebesar 8,86 persen. 


Dia mengatakan, pemulihan ekonomi Bantaeng dapat tumbuh dengan pesat berkat dukungan semua pihak. Pemerintah memberikan support dan dukungan untuk pemulihan itu. Mulai dari struktur perkantoran yang sehat dan kondisi kenyamanan investasi. 


"Kami menawarkan dua hal untuk investor. Pertama keramahan investasi dan keramahan lingkungan," jelas dia. 


Dia menambahkan, pemerintah Kabupaten Bantaeng saat ini mulai mengembangkan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) dengan konsep Green Industri. Saati ini, konsep green industri itu sudah mulai dilakukan. "Kami memperkenalkan konsep Green Industri di Kawasan kami. Ini ternyata meningkatkan pertumbuhan ivestasi di daerah ini. Melalui KIBA sudah ada beberapa investor yang berdatangan di Bantaeng," jelas dia. 


Dalam kesempatan itu, Ilham Azikin juga memperkenalkan tiga program unggulan Pemkab Bantaeng. Mulai dari bantuan modal usaha berbasis dusun dan RW, program gratis perlengkapan sekolah setiap tahun ajaran baru serta asuransi pertanian dan peternakan. 


"Program-program ini adalah yang menopang pertumbuhan ekonomi kita, terutama di sektor pertanian dan industri pengolahan untuk usaha kecil dan menengah," jelas dia.


Ilham Azikin sebagai pembicara dalam ajang itu bersama dengan Bupati Sukabumi, Marwan Hamami dan Ketua Forum Kota Sehat Semarang, Krisseptiana Hendar Prihadi. Dalam kesempatan itu, sejumlah pihak memberikan apresiasi terhadap program-program unggulan Pemkab Bantaeng. 


"Bantaeng ini hebat, pemulihannya bisa secepat ini dalam setahun. Ini perlu kita belajar ke Bantaeng," ungkap salah satu peserta, Taufiq yang merupakan perwakilan dari Pemkab Ponorogo. 


"Ini Bantaeng pernah mencapai pemulihan ekonomi sampai dua digit. Ini patut digali lebih jauh lagi, kenapa bisa mencapai dua digit, kita jadi ingat dulu pernah ada Capres kita yang janjikan pemulihan ekonomi nasional dua digit. Ini Bantaeng sudah mencapai itu, padahal bukan Capres," kata moderator, DR Bambang Pramusinto. 


Bupati Sukabumi, Marwan Hamami juga memberikan apresiasi terkait dengan program asuransi pertanian dan peternakan Pemkab Bantaeng. Dia mengaku tertarik untuk mempelajari lebih lanjut program itu. "ini juga perlu kita ikuti. Karena potensi pertanian kita cukup besar," kata Marwan usai diskusi itu. 


Dalam diskusinya, Marwan mengaku jika Pemkab Sukabumi berupaya melakukan penanganan gizi di daerahnya. Salah satunya dengan mengembangkan pertanian beras Zinc yang bisa mencegah stunting.


Sekedar diketahui, Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin menjadi salah satu pembicara dalam ajang Healthy Cities Summit 2022 karena dianggap sebagai salah satu kepala daerah yang dapat melakukan pemulihan ekonomi dengan cepat di masa Pandemi Covid-19. Bantaeng diketahui memiliki laju pertumbuhan ekonomi hingga 8,86 persen menjadi terbaik di Sulsel dan mengalahkan laju pertumbuhan ekonomi Sulsel dan nasional. 


Gelaran Healthy Cities Summit 2022 di Kota Semarang resmi dibuka pada Senin (28/3). Sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah terlihat hadir pada kegiatan yang dipusatkan di Hotel Patra Jasa Kota Semarang tersebut.


Di antaranya ada Wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Wali kota Bogor Bima Arya, Wali kota Tangerang Arief Wismansyah, Wali kota Bengkulu Helmi Hasan, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandini, Bupati Kendal Dico Ganinduto, serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi selaku tuan rumah.


Adapun kegiatan Semarang Healthy Cities Summit 2022 dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang hadir secara daring dalam kesempatan tersebut. Selain itu kegiatan tersebut mendapuk pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk dapat memberikan sambutan kunci yang juga dilakukan secara daring.


Editor : Edhy Bidik Nasional


Kamis, 25 Maret 2021

Sidak ke Pertandingan Piala Menpora 2021, Kapolri Menyaksikan Protokol Kesehatan Diterapkan Ketat


BN Online Semarang, – Disela-sela kuinjunganya ke Jawa Tengah, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Stadion Manahan Solo, Kamis 25 Maret 2021,Orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu ingin melihat langsung bagaimana kondisi dan situasi pertandingan antara Persikabo melawan PSIS Semarang dalam perhelatan Piala Menpora 2021.

Kapolri kemudian melakukan swab antigen dan diberi tanda gelang dari kertas di pergelangan kanan. Saat mantan Kabareskrim Polri itu tiba, muncul Menpora Zainudin Amali dan ketua PSSI Muchamad Iriawan di stadion tersebut. Hadir pula Wali Kota Solo Gibran Rangkabuming. 


“Dari hasil sidak, tidak ada penonton, semua pemain dan official sudah di vaksin, para pemain cadangan menggunakan masker dan duduk di bangku berjarak. Persiapan protokol kesehatan dengan petugas kesehatan dan mobil ambulan juga sisah siap,” kata Sigit dalam keterangannya. 


Sigit berharap itdak ditemukan pelanggaran prtokol kesehatan di cabang olah raga sepak bola ini karena akan menjadi rule model di pertandingan yang lainnya.

 

Seperti diketahui, Piala Menpora 2021 bergulir mulai Minggu, 21 Maret 2021. Mabes Polri memberikan izin turnamen tersebut dengan beberapa catatan, yakni semua laga tanpa kehadiran penonton di stadion yang disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi dan media daring. Panitia harus membatasi jumlah pemain, ofisial, panitia, petugas keamanan, undangan, dan awak media di area pertandingan maksimal 299 orang. Penyelenggaraan pertandingan dilaksanakan di stadion pada wilayah zona hijau Covid-19.


"Arahan Pak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kegiatan kepemudaan dan keolahragaan harus dilakukan dengan kedisiplinan dan adanya komitmen dari seluruh pihak dalam menerapkan protokol kesehatan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono sebelumnya.

 

Editor : Edhy BN


Dihadapan Peserta Rakernis Lemdiklat, Kapolri Minta Kualitas dan Kemampuan Keterampilan Ditingkatkan


BN Online Semarang,- Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka rapat kerja teknis (rakernis) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri di Semarang, Jawa Tengah,  Kamis 25 Maret 2021. Rakernis tahun ini mengangkat tema 'Transformasi Lemdiklat Polri yang Presisi dalam Rangka Mempersiapkan SDM Polri yang Unggul di era Revolusi industri 4.0 menuju masyarakat 5.0'.

Dalam arahannya, Kapolri mengatakan, seluruh kapasitas kemampuan peserta rakernis Lemdiklat Polri agar diturunkan ke junior agar menjadi polisi yang baik. Sigit juga mengingatkan agar terus meningkatkan koordinasi dengan instansi lain.

"Ada tantangan dan harapan di setiap pembentukan karakter untuk menanamkan nilai kepribadian bahwa jiwa korsa tetap ada dan ditanamkan," kata Listyo.

Kapolri juga meminta kapasitas kualitas pendidikan ditingkatkan dari sisi wawasan dan pengetahuan. Komunikasi publik, kata Sigit juga penting diajarkan sebagai kemampuan ketrampilan di lapangan.

"Solidaritas dan sinergitas di level atas sudah dilaksanakan, maka perlu diperluas di level menengah ke bawah atau pelaksana," katanya.

Mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan, agar dalam proses pendidikan yang dilalukan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mengingat saat ini, pandemi COVID-19 belum juga usai. Diharapkan semua siswa taruna dan pengasuh sudah divaksin tahap dua. "Protokol kesehatan tetap dijalankan di lembaga pendidik," katanya.

Mantan Kapolda Banten itu juga meresmikan Monumen Mochammad Jasin di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang. Menurut dia, sosok Mochammad Jasin menjadi contoh  untuk menanamkan nilai-nilai semangat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari.

"Alhamdulillah kami mendapatkan restu dapat meresmikan patung Moch. Yasin yang merupakan contoh dan tradisi yang harus kita kenang," ungkapnya.

Mochammad Jasin merupakan Kepala Polisi senior saat bersama-sama berjuang untuk Indonesia merdeka. Tercatat pada tanggal 21 Agustus 1945 atau beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Inspektur Polisi Moechammad Jasin yang saat itu menjabat Komandan Polisi di Surabaya, berani mengubah nama Tokubetsu Keisatsu Tai (Polisi Jepang) menjadi Polisi Istimewa, lalu memproklamirkan Pasukan Polisi Istimewa menjadi Polisi Republik Indonesia, serta tunduk pada Pemerintah Indonesia yang  baru merdeka beberapa hari. 

Kemudian langkah awal yang dilakukan Polisi Istimewa adalah mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap Tentara Jepang yang kalah perang.

Mochammad Jasin juga berani merebut senjata dan membagi senjata tersebut kepada TKR pada peristiwa 10 November 1945. Namun, Mochammad Yasin saat itu tak ingin prestasi nya di ekspos sebab tidak ingin diketahui oleh pemerintahan.

Monumen patung Mochammad Jasin yang kini berdiri di gerbang Akademi Kepolisian Semarang tersebut, merupakan sumbangan angkatan pertama Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Editor : Edhy BN


Kapolri Jendral Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi Resmikan Monumen Perjuangan Dan Bhakti Pahlawan Nasional Komjen Polisi Dr M. Jasin Di Akademi Kepolisian Semarang



BN Online, Semarang-- Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah perjuangan bangsanya, demikian juga POLRI yang besar perlu selalu mengingat Sejarah Perjuangan serta Dharma Bhakti para Tokoh-Tokoh  pendahulunya.


Bahwa yang kita ketahui, setelah hampir satu tahun Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 17 Agustus 1945, “baru” kemudian pada 1 Juli 1946 yaitu hari disatukannya Polisi Indonesia yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia (sistem fragmented) dijadikan sebagai Kepolisian Nasional oleh Perdana Mentri, selanjutnya ditetapkan sebagai  HARI BHAYANGKARA.

Namun karena banyaknya masyarakat yang menafsirkan Hari Bhayangkara sebagai Hari Ulang Tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), sehingga timbul pertanyaan yang menggelitik, apakah dalam tenggat waktu hampir satu tahun tersebut NKRI tidak memiliki POLRI ?. Padahal Polisi sudah ada sejak Kemerdekaan 17 Agustus 1945.


Sekilas ternyata begini sejarahnya, 3 (tiga) hari setelah Proklamasi Kemerdekaan NKRI tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 21 Agustus 1945 Almarhum Bapak Inspektur Polisi Moechammad Jasin dengan gagah berani mengubah nama Tokubetsu Keisatsu Tai ( Polisi Jepang ) menjadi "Polisi Istimewa" dan tunduk pada Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang  baru merdeka beberapa hari. 

Kemudian "Polisi Istimewa "membuktikan Kesetiaan dan Bhaktinya kepada Negara dan Bangsa Indonesia. Dimana sebagai langkah awal yang dilakukan Polisi Istimewa adalah mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap Tentara Jepang yang kalah perang.


Pada sa’at ini, sudah sepantasnya kita tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa khususnya sejarah perjuangan dan dharma bhakti polisi dalam ikut merebut dan mempertahankan  Kemerdekaan, sekaligus harus memahami peristiwa yang terjadi sebelum dan setelah bulan Agustus 1945, yang diantaranya adalah;


Pada tanggal  7 Desember 1941, terjadi Pengeboman Pearl Harbor berupa serangan dadakan yang dilakukan angkatan laut Jepang terhadap armada pasific angkatan laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di Pangkalan Angkatan Laut Pearl Harbor di Kota Honolulu Pulau Oahu-Hawai.

Kemudian Pada tanggal 10 Januari 1942, Jepang masuk ke Indonesia, dimana Jepang mendarat dengan kekuatan invasi militer untuk pertama kali di Tarakan Kalimantan Utara. Karenanya  Belanda akhirnya dibuat  tidak kuasa untuk mempertahankan Indonesia dan menyerah pada tanggal 7 Maret 1942. Sejak tanggal 9 Maret 1942, Indonesia secara resmi dijajah oleh Jepang.


Pada tahun 1944 Jepang merekrut pemuda asli pribumi yang diantaranya adalah Moechammad Jasin, mereka dididik sebagai polisi istimewa dengan kemampuan  tempur seperti tentara Jepang yang diberi nama Tokubetsu Keisatsutai atau Polisi Istimewa.


Pada 6 Agustus 1945, Kota Hiroshima dijatuhi bom atom dan pada 9 Agustus 1945, Kota Nagasaki juga dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Kedua kota tersebut hancur total dan instalasi militer Jepang lumpuh yang membuat berahirnya Perang Dunia Kedua.

Kemudian Soekarno-Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945,


Bagi semua anggota Polri semestinya mencatat dan jangan pernah melupakan peristiwa sejarah setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 dimana:


Pada tanggal 19 Agustus 1945, dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pada tanggal 21 Agustus 1945, Inspektur Polisi Kelas-1 atau Letnan Satu Polisi Moechammad Jasin dengan jabatan sebagai Komandan Polisi di Surabaya, memproklamasikan bahwa Pasukan Polisi Istimewa menjadi Polisi Republik Indonesia, 

dan menyatakan untuk bersatu dengan rakyat Indonesia dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya sebagai langkah awal yang dilakukan adalah mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang.



Pada saat ini banyak senior polisi berharap agar tanggal 21 Agustus dapat diresmikan menjadi ”Hari Bhakti Polri”


Pada tanggal  29 September 1945,  Presiden Soekarno melantik RS Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi  Kepala Kepolisian (KKN) RI Pertama. Dan menempatkan kedudukan Polri dibawah Perdana Mentri.

Kiranya sesuatu yang yang tidak berlebihan apabila Bapak Jendral Polisi RS Sukanto bisa diresmikan sebagai “Bapak Pionir Polri”.

Selanjutnya sama halnya dengan Bapak Jendral  Polisi Hoegeng Imam Santoso yang perlu juga untuk bisa ditetapkan sebagai ”Bapak Polisi Jujur”. 

Kemudian Bapak Jendral Polisi Prof Dr Awaludin Djamin MPA perlu ditetapkan sebagai “Bapak Pembenahan Polri”.


Demikian sekilas pengingat lupa terkait tentang dimulainya keberadaan dan dharma bhakti POLRI oleh seorang anggota Polri Pahlawan Nasional Komjen Pol Dr H Moechammad Jasin.


Bravo POLRI dalam melaksanakan doktrin Tata Tentrem Kerta Raharja untuk mewujudkan keamanan yang kondusif guna meningkatkan produktifitas masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang maju, adil dan makmur.


Untuk itu, pada hari Kamis 25 Maret 2021, Kapolri Jendral Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi meresmikan Monumen Perjuangan dan Bhakti Komjenpol DR H M.JASIN yang didirikan  oleh Alumni AKABRIPOL PERTAMA 1970/WASPADA dibawah pimpinan Kapolri Pada Masanya Jendral Polisi Purnawirawan Drs R Suroyo Bimantoro, sebagai monumen tonggak sejarah perjuangan dan dharma bhakti polisi yang dilakukan oleh seorang tokoh pahlawan nasional pejuang polisi berupa Monumen Perjuangan dan Bhakti Pahlawan Nasional KOMJEN POL DR. M. JASIN, bertempat di Kesatrian Akademi Kepolisian Negara Republik Indonesia (AKPOL) di Semarang.

Guna mengenang dan sekaligus sebagai  penghormatan kepada seorang 

Tokoh POLRI Pahlawan Nasional Komjen Pol (P) Moechammad Jasin, sekaligus untuk memberikan Pembinaan Tradisi Santi Aji dan Santi Karma kepada Taruna Akademi Kepolisian sebagai generasi penerus Polri.

Acara peresmian tersebut dihadiri oleh Para Kapolri pada masanya, Dubes Croatia di Zagreb, Keluarga Bapak M Jasin, para Alumni AKABRIPOL PERTAMA 1970 dan para Perwakilan Angkatan Alumni AKABRIPOL.


PATUT KITA APRESIASI ATAS PERESMIAN MONUMEN PATUNG PAHLAWAN NASIONAL DR MOECHAMMAD JASIN SEBAGAI  MONUMEN PERJUANGAN DAN BHAKTI POLRI


DUKUNGAN DAN DO’A KAMI SEMUA

Semoga Semua Insan Bhayangakara POLRI 

Tetap Semangat Dalam Pengabdian  Terbaik Untuk Masyarakat-Bangsa-Negara

Tetap Amanah Sebagai Pelindung-Pengayom-Pelayan Masyarakat

To Be Fighter Crimes-Helper Deliquents-Loves Humanity

Mampu Memelihara KAMTIBMAS Tetap Kondusif dan Masyarakat Semakin Produktif Dalam Tatanan Kehidupan Baru (Tata Tentrem Kerta Raharja)

Menjadi Pemimpin Masyarakat Yang Memberi dan Membantu, Bukan Yang Mengambil dan Membebani Masyarakat

Semakin PRESISI (Prediktif, Responsif, Transparansi-Berkeadilan), Profesional,Tegas Humanis dan Modern-Terpercaya

Penegakan Hukum tidak hanya tajam kebawah, tapi tajam juga keatas maupun kesamping berdasar Hukum dan Keadilan


JAYA DAN SUKSES KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI). 

*AAMIIN*


Semarang, 25 Maret 2021.

Irjen Pol (P) Drs Sisno Adiwinoto MM.- Pengamat Kepolisian/Ketua Penasihat Ahli Kapolri. (HMS)


Editor: Haidir Sabaruddin

Rabu, 24 Maret 2021

Curhat Warga Ke Kapolri Setelah Di Vaksin, Kami Senang Dan Antusias Setelah Menunggu Setahun


 

BN Online, Semarang-- Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri vaksinasi yang digelar di Masjid Agung, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (24/03/2021). 



Vaksinasi ini diikuti sebanyak 425 orang yang didalammnya terdapat tokoh agama dari lintas agama, tokoh masyarakat, ulama dan para santri dari empat Kabupaten di Jawa Tengah yakni Semarang, Kota Semarang, Demak dan Salatiga. 



Saat berdiskusi dengan Kapolri, peserta vaksinasi mengaku sangat antusias agar dapat segera bisa divaksin setelah hampir satu tahun menunggu. 



“Mereka dengan kesadaran sendiri hadir, karena sudah 1 tahun menunggu vaksin, dan semua mau divaksin,” kata Sigit  dalam keterangan tertulisnya.  



Diacara tersebut, Kapolri juga sempat berdialog dan mengikuti vlog Bhabinkamtibmas Herman atau yang lebih dikenal dengan “Mas Bhabin”. 



Dalam kunjungannya ini, Kapolri didampingi oleh Asops Kapolri, Kadiv Humas, Kadiv Propam dan Kakor Binmas. Rombongan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kapolda Jawa Tengah. (HMS)


Editor: Haidir Sabaruddin

Kamis, 05 Maret 2020

Peningkatan PAD untuk Sukseskan Program Prioritas Nasional


BN Online, Semarang---Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo mengatakan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu langkah untuk mensukseskan Program Prioritas Nasional. Hal itu dikatakannya saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Regional I di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (05/03/2020).

“Bahwa memasuki tahun 2020 seiring dengan masa jabatan Bapak Jokowi bersama K.H. Ma’ruf Amin, ini memang di dalam pelaksanaan khususnya RPJMN yang telah ditetapkan berdasarkan atas Perpres Nomor 18 Tahun 2020. Yang pertama tentunya kita upayakan peningkatan kualitas SDM, kualitas SDM dalam ketentuan pembahasan rapat ini tentunya adalah upaya bagaimana kita menyikapi permasalahan kedepan yang semakin kompleks terutama kaitannya untuk peningkatan pendaptan asli daerah,” kata Hadi.

PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Namun, Hadi menilai penerimaan PAD di beberapa daerah belum optimal karena beberapa faktor.

“Karena PAD ini menurut evaluasi dari Ditjen Keuda memang belum optimal, artinya belum maksimal terhadap potensi yang dimiliki. Karena apa? Baik itu kaitannya pajak dan retribusi daerah ini masih ditemui adanya beberapa kendala. Yang pertama tentunya kaitannya sarana prasarana yang belum lengkap, antara lain di dalam peningkatan inovasi-inovasi yang harusnya kita masuk, dilakukan didasarkan atas teknologi informasi. Yang kedua memang pendataan survei dan pengawasan terhadap pemungutan daerah ini juga belum optimal. Yang ketiga bahwa realisasi pendapatan daerah baik itu perencanaan maupun di dalam capaiannya belum didasarkan atas potensi yang konkret dan real. Kemudian juga upaya intensifikasi belum maksimal, belum tegasnya beberapa daerah dalam penerapan sanksi terhadap keterlambatan baik pembayaran maupun pelaporan, dan yang lebih khusus konsolidasi yang sangat intens antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan tentunya Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Keuda Kemendagri,” paparnya.


Oleh karena itu, dalam Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Regional I di Semarang, tersebut diharapkan menjadi forum untuk dapat mengkomunikasikan berbagai hambatan dan solusi untuk meningkatkan setiap PAD di daerah masing-masing.

“Tentunya dalam forum ini diupayakan adanya baik terkait dengan kelemahan dan hambatan yang dilakukan oleh daerah dan tentunya pusat bisa memberikan solusi-solusi penyelesaiannya,terutama yang lebih khusus adalah inovasi suatu sistem di dalam upaya kita mendaptkan data yang lebih akurat,” ujarnya.

PAD yang terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMD dan lain-lain, tersebut bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Oleh karena itu, daerah diharapkan mampu berinovasi untuk dapat meningkatkan PAD nya.

“Kalau kaitannya dengan pendapatan daerah ini penting sekali Bapak/Ibu selaku pemegang amanah tugas pokok dan fungsi di dalam perencanaan juga penganggaran. Kaitannya pendapatan daerah ini hendaknya betul-betul bisa melihat terkait dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah. Kalau potensinya bisa memberikan hasil tentunya tinggal kita anggarkan dari sisi pembelanjaannya ataukah dari infrastrukturnya,” jelasnya.

Meski demikian, Hadi menekankan hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMD dan lain-lain tersebut, ditujukan bukan untuk memberatkan masyarakat namun justru untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

“Kalau manfaat pajak dan retribusi tujuannya bukan memberatkan masyarakat namun di dalam kapasitas peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga kontra prestasi ini juga betul-betul dilakukan, dibuktikan agar masyarakat baik itu wajib pajak atau wajib retribusi juga menerima timbal baliknya, sehingga pemerintah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat,” pungkasnya.

#Puspen Kemendagri#


Editor : | BN Online | Dny

Selasa, 18 Februari 2020

Mendagri Ajak Perangkat Pemda Awasi Dana Desa Bersama


BN Online, Semarang---Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., mengajak perangkat Pemerintah Daerah (Pemda) turut serta memberikan pengawasan dalam penggunaan dana desa. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 di Holy Stadium Kompleks Grand Marina, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (18/02/2020).

“Untuk urusan pembinaan perangkat desanya supaya mampu dan bisa mengerjakan dengan baik, juga bisa kompak ada mekanisme pengawasan yang melibatkan Pak Camat, Pak Bupati/Walikota, dan Pak Gubernur, termasuk dari Kemendagri juga akan melakukannya karena pengawasan internal penggunaan keuangan  itu adalah Kemendagri,” kata Mendagri.

Adapun dana desa di 2020 anggarannya mencapai Rp. 72 triliun. Dana ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, termasuk jika dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar Rp. 70 triliun.

“Artinya ini memerlukan pengawasan. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, ini jumlahnya (Desa) ada 74 ribu Pak, membagikannya gampang tinggal minta rekeningnya saja setelah itu bagikan. Nah, ini bagaimana untuk mengawasi ini agar tepat sasaran? Maka salah satunya adalah ini, kita kumpulkan kepala desa seluruh Indonesia, kita buat mekanismenya dan dibagi per gelombang, dan semua gerak, Tim dari Kemendagri, Tim dari Kemenkeu, Tim dari Kemendes PDTT,” ujarnya.

Sebanyak 72.953 jumlah desa di Indonesia akan dipastikan segera menerima dana desa yang pencairannya dibagi dalam 3 (tiga) tahap.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menjelaskan tentang perbedaaan mekanisme penyaluran dana desa dari tahun sebelumnya, guna memotong rantai birokrasi, untuk dapat digunakan secara tepat sasaran, efektif, dan efisien.

“Dana transfer langsung ke rekening desa, bukan rekening kepala desanya ya, (tapi) ke rekening desa, tujuannya apa? Agar tidak ada hambatan birokrasi, memotong birokrasi, kalau lewat provinsi, kabupaten/kota panjang, potong langsung ke desa mulai tahun ini dan diserahkan. Pertanyaanya adalah Bapak presiden ingin agar dana itu tepat sasaran, betul-betul bisa membuat desa itu bangkit mandiri,” kata Mendagri.

Mendagri juga menegaskan, pemberian dana desa ditujukan untuk pemerataan pembangunan sehingga tak terjadi urbanisasi. Tak hanya itu, pemberian dana desa juga sebagai dorongan Pemerintah Pusat dalam ketahanan dan stabilitas perekonomian di desa.

#Puspen Kemendagri#


Editor : | BN Online | Dny

Mendagri: Transfer Dana dari Pemerintah Pusat untuk Ketahanan Ekonomi di Daerah


BN Online, Semarang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., mengatakan dana yang ditransfer Pemerintah Pusat ke Daerah, ditujukan untuk stabilitas dan ketahanan perekonomian masyarakat di daerah. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 di Holy Stadium Kompleks Grand Mariana, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (18/02/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri mengungkapkan sejumlah tantangan dan ketidakpastian global yang berdampak pada perekonomian sejumlah negara. Oleh karena itu, Mendagri mengatakan, Pemerintah berupaya untuk menghadapi tantangan tersebut dengan ketahanan ekonomi melalu dana transfer dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah.

“Kita harus memiliki ketahanan di bidang ekonomi, bukan hanya ketahanan di bidang militer, ketahanan di bidang ekonomi harus kuat. Ada beberapa hal yang disampaikan Bapak Presiden, yang pertama adalah kita harus memperkuat daya tahan kita dengan uang yang kita miliki sendiri, oleh karena itu dana permerintah ini menjadi dana yang paling penting untuk menjaga stabilitas ekonomi kita,” kata Mendagri.

Mendagri juga menitipkan pesan Presiden pada seluruh kepala daerah untuk membelanjakan anggaran yang telah didapat dari pemerintah pusat. Hal ini salah satunya untuk menjaga peredaran uang di masyarakat, dan tentu tetap dengan program dan belanja untuk kepentingan masyarakat pula.

“Perintah beliau (Presiden), semua Kementerian/Lembaga (K/L) pemerintah itu harus segera membelanjakan anggarannya. Yang ada proyek untuk segera dieksekusi, yang belanja barang, yang perlu ada kegiatan meeting, jadi K/L diperintahkan untuk membelanjakan proyek-proyek yang sudah dilelang segera dikerjakan, supaya uangnya beredar. Nah ini juga yang saya sampaikan kepada Pemda, mohon izin Pak Gubernur, Walikota/Bupati, begitu anggarannya sudah diterima, sudah disepakati, segera untuk eksekusi,” pesannya.

Mendagri menambahkan, penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipergunakan efektif dan tepat sasaran, dapat meningkatkan daya tahan ekonomi di daerah.


“Nah yang kedua adalah saya ulangi sekali lagi APBD yang sudah ditetapkan segera dibelanjakan, supaya uang beredar di masyarakat. Kalau uang beredar di masyarakat maka masyarakat akan menikmati, semua ekonomi akan jalan. Ini kalau semuanya bisa beredar dengan cepat, akan memperkuat daya tahan masyarakat di daerah itu, tapi daerah yang tidak mencairkan dan tidak membelanjakan, daya tahan ekonomi akan rendah dan mudah terdampak masalah ekonomi,” ujarnya.

Di samping itu, Mendagri juga meminta dana langsung yang diberikan Pemerintah untuk disalurkan secara tepat sasaran dan diserahkan secara tepat waktu kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya.

“Yang ketiga adalah dana-dana langsung yang diberikan oleh Pemerintah (seperti) Bansos (Bantuan Sosoal), Program Keluarga Harapan (PKH), program tunai maupun nontunai yang dikelola oleh Kemensos yang disalurkan melalui Pemda itu harus tepat sasaran dan betul-betul diserahkan sesegera mungkin, supaya ada daya tahan masyarakat, mereka cukup beras, ada uang untuk kebutuhan sehari-hari, dan lain sebagainya,” cetus Mendagri.

Secara khusus kepada Pemerintah Desa, Mendagri menekankan agar Dana Desa dipergunakan sebaik-baiknya, yaitu sesuai dengan kewenangannya, dikelola secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan, fokus pada sektor produktif dan diutamakan melalui program Padat Karya Tunai. Selain itu, Kepala Desa harus dapat memastikan pemenuhan persyaratan untuk pencairan dan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa sebagaimana aturan yang berlaku.

“Kemudian bisa menggeliatkan pembanguan di desa itu sehingga masyaraktnya bergerak dan tidak berbondong-bondong lari ke kota lagi. Permasalahan yang lain bagaimana meyakinkan dana desa itu betul-betul bisa dimanfaatkan sesuai dengan program kebutuhan yada ada, jangan sampai disalahgunakan,” pungkasnya.

#Puspen Kemendagri#


Editor : | BN Online | Dny

Jumat, 05 Juli 2019

Baju Bodo dan Jas Tutup Ramaikan Semarang Night Carnaval (SNC) 2019


BN Online, Semarang--Peserta Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dilibatkan langsung dalam pagelaran Semarang Night Carnaval (SNC) 2019, Rabu (3/7/19) malam.

Parade ini dimulai dari depan kantor Wali Kota Semarang di Jalan Pemuda Semarang, tak ketinggalan ribuan masyarakat sangat antusias menyaksikan.

Wali Kota yang hadir menyantap makanan khas kota Semarang sebelum ke titik panggung utama yang telah disediakan panitia.

SNC ini diikuti 150 peserta dan 98 kota se – Indonesia dengan jumlah sekira 4.100 orang. Semua peserta menampilkan berbagai budaya dan beragam atraksi kesenian.

Peserta harus berjalan sejauh 2 Km dimulai dari Jalan Imam Bonjol, menuju Jalan Kapten Piere Tendean, kemudian ke Jalan Pemuda, kembali dan berakhir di Jalan Imam Bonjol.

Defile Pemerintah Kota Makassar dipimpin langsung oleh Pj Wali Kota Makassar Dr M Iqbal S Suhaeb yang memboyong ratusan anggotanya dari perwakilan setiap SKPD dengan menampilkan ciri khas Kota “Anging Mammiri”.

Seperti Baju Bodo khusus dikenakan peserta perempuan, sedangkan peserta laki-laki mengenakan Jas Tutup lengkap dengan Passapu sebagai penutup kepalanya.

“Ini merupakan salah satu jalan untuk memperkenalkan adat dan budaya kota Makassar kepada daerah lain. Di sini juga kami membuktikan jikalau ciri khas kota Makassar tidak kalah dengan kota lain. Apalagi kuliner yang kami tampilkan tadi pada saat pameran pembukaan,” ungkap Iqbal.

Ia berharap dengan mengikuti SNC ini budaya Makassar akan tercitra semakin baik di mata masyarakat luas.

“Ini juga cara kami menarik dan mengajak para wisatawan kota Semarang dan kota lainnya yang hadir untuk mengunjungi kota kami kapan saja. Kami sajikan yang terbaik,” jelasnya.

Untuk diketahui, parade SNC tahun 2019 ini mengusung tema “Pelangi Nusantara” yang menggambarkan Indonesia sebagai negara dengan keberagamam suku, ras, agama dan golongan.(*)





Editor : | BN Online | Dny

Rabu, 03 Juli 2019

Rakernas XIV Apeksi 2019 Untuk Penguatan Pemerintah Daerah


BN Online, Semarang--Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menekankan Penguatan Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah untuk Mendukung Profesionalitas Aparatur dan Kemandirian Daerah, dalam hal ini Dana Kelurahan Untuk Penguatan Pemerintah Daerah. Hal itu diungkapkannya saat Rapat Kerja Nasional XIV tahun 2019 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Semarang, Rabu (03/06/2019).

"Negara kita ini kaya dan luas, ada 34 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.201 kecamatan, dan 8.479 kelurahan serta 74.957 desa di seluruh Indonesia. Perhatian Pemerintah juga besar terhadap penyelenggaraan Pemerintahan hingga ke tingkat kelurahan," kata Tjahjo.

Salah satu bentuk dukungan Pemerintah untuk penyelenggaraan Pemerintahan di kelurahan adalah adanya alokasi pendanaan yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Alokasi Pagu Anggaran 2019 dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan sebesar 3 (tiga) trilliun rupiah yang dialokasikan untuk 8.212 kelurahan pada 410 kabupaten/kota. dihitung  berdasarkan 3 (tiga) kategori kinerja  pelayanan dasar  publik,  yaitu  kategori  baik, perlu ditingkatkan,  dan sangat perlu ditingkatkan.

"Alokasi dana yang besar itu bertujuan untuk mempercepat peningkatanan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta memperkecil kesenjangan pendapatan di masyarakat yang dimaksudkan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan," papar Tjahjo.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 Pasal 3 (tiga) ayat 1 (satu) berbunyi "Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat," sementara Pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) dalam Permendagri yang sama mengamanatkan "Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri."

Adapun Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan meliputi:

Pertama, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.

Kedua, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Ketiga, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi.

Keempat, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan meliputi:


Pertama, pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

Kedua, pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan.

Ketiga, penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Keempat, pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Kelima, pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan.

Keenam, pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Oleh sebab itu kepala daerah diminta melakukan pembinaan dan pengawasan untuk penyelenggaraan kegiatan di kelurahan.

"Bentuk pembinaan bisa dilakukan melalui fasilitas, konsultasi, Diklat. Pengawasan juga perlu dilakukan dengan cara monitoring, evaluasi maupun pemeriksaan," kata Tjahjo.

Namun sayangnya, Tjahjo menyebut masih ada masalah dan kendala seperti kurangnya dukungan kepala daerah untuk mengalokasikan dana kelurahan sesuai undang-undang dan komitmen  untuk melimpahkan kewenangan.

"Kita masih menemukan beberapa kendala di lapangan terkait perhatian kepala daerah dan dukungan untuk mengalokasikan dana Kelurahan sesuai regulasinya. Selain itu, keterbatasan personil atau ASN dalam mengelola juga menjadi salah satu kendala," ungkap Tjahjo.

Oleh karena itu, Kemendagri memberikan solusi atas kendala tersebut diantaranya:

Pertama, Kemendagri telah menginstruksikan kepada Pemda melalui SE Mendagri Nomor 146/2694/SJ tentang petunjuk pelaksanaan Permendagri Nomor 30 Tahun 2018.

Kedua, Pemerintah mewajibkan pelaksanaan  dan pemenuhan pendanaan Kelurahan tahun anggaran 2019 melalui pengaturan pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020.

Ketiga, Pemerintah Pusat mengharapkan Pemerintah Daerah (BKD) untuk melakukan pemetaan dan penataan Pegawai Negeri Sipil pada perangkat daerah kabupaten/kota agar dapat ditempatkan di kelurahan untuk mendukung pelaksanaan pendanaan Kelurahan.(PK)




Editor : | BN Online | Dny

News Of This Week