BN Online Makassar — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kebijakan strategis nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Komitmen itu ditegaskan langsung oleh Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, saat mengikuti Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara virtual, Rabu (16/4/2025).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Balai Kota Makassar, turut dihadiri para kepala daerah se-Sulsel dan diikuti oleh jajaran pemerintah hingga ke tingkat kelurahan dan desa.
Dalam forum tersebut, Aliyah mewakili Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melaporkan kesiapan pihaknya dalam menyambut dan menyukseskan program unggulan nasional ini.
“Di Kota Makassar, saat ini sudah terdapat tujuh titik pembangunan dapur MBG yang sedang berproses. Ini merupakan bagian dari total 80 titik yang ditargetkan untuk kami,” jelasnya.
Titik-titik ini, lanjut Aliyah, akan tersebar merata di berbagai kecamatan demi menjangkau masyarakat secara merata dan efisien. Setiap lokasi dipastikan maksimal hanya 30 menit dari titik distribusi.
Aliyah juga menegaskan bahwa semua tahapan telah mengacu pada pedoman pemerintah pusat, mulai dari registrasi ke Badan Gizi Nasional hingga pengadaan lahan dan kepatuhan terhadap standar investasi minimum.
“Kami pastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, tanpa celah untuk permainan atau praktik yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya tegas.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang senantiasa mendampingi dan mengawal proses koordinasi antara daerah dan pemerintah pusat.
“Terlebih beliau menegaskan bahwa tidak boleh ada praktik percaloan. Ini sangat penting untuk menjaga integritas program,” ujar Aliyah.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot Makassar telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk bersinergi secara maksimal mendukung kelancaran program MBG.
Beberapa OPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, hingga Dinas Sosial disebut sudah menyusun strategi pendistribusian dan pendataan penerima manfaat.
Aliyah juga menekankan bahwa masyarakat harus turut berperan aktif mengawal program ini, agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.
“Program ini hak rakyat. Kalau ada yang coba manipulasi prosesnya, segera laporkan. Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga niat baik ini,” kata Aliyah dengan nada serius.
Langkah preventif ini, menurutnya, penting untuk memastikan MBG benar-benar tepat sasaran dan tidak hanya menjadi wacana kosong.
Dalam rapat koordinasi itu, Aliyah didampingi langsung oleh Asisten II Fathur Rahim, Kepala Bappeda Andi Zulkifli Nanda, serta sejumlah pimpinan OPD lainnya.
Beberapa di antaranya termasuk Kepala Dinas Kesehatan Nursaidah Sirajuddin, Plt Kepala Dinas Pendidikan Andi Bukti Djufri, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Aryat Puspasari Abady.
Kehadiran lengkap dari para kepala OPD ini menjadi bukti nyata bahwa Pemkot Makassar tidak setengah hati dalam mengawal implementasi MBG di wilayahnya.
Dengan kolaborasi lintas sektor ini, Pemkot Makassar menunjukkan bahwa program nasional bisa sukses di daerah jika ditangani secara serius dan menyeluruh.
Red*
