BN Online, Makassar--'Anggota komisi C DPRD Kota Makassar Fasruddin Rusli menilai pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar memiliki dua dampak sekaligus.
“Dengan PSBB pemutusan mata rantai virus Corona bisa lebih cepat.
Dampak lainnya, pemerintah kota harus berjuang untuk memenuhi pangan, dengan memberi bantuan sembako kepada masyarakat yang tidak mampu,” kata dia, Kamis, (16/4-2020).
Dia mengatakan, hampir 75 persen masyarakat di Kota Makassar paling merasakan dampak dari Covid-19 lantaran terkendala pada masalah kebutuhan pangan.
Terkait keluhan masyarakat ihwal pembagian sembako dari Dinsos yang tidak merata, Fasruddin mengatakan pihaknya telah mengusulkan pembagian sembako per rumah bukan per Kartu Keluarga.
“Biar pembagiannya merata, karena rata-rata bagian pinggiran kanal, satu rumah biasa sampai 3-4 KK,” kata dia.
Mengingat lonjakan kasus yang makin tinggi di Kota Makassar, ia mengatakan memang sudah saatnya memberlakukan PSBB.
“Lonjakan ODP setiap hari semakin tinggi, maka ikuti anjuran pemerintah, jaga diri. Warga Makassar harus taati dan laksanakan,” tegasnya.
Sementara, anggota komisi B DPRD Kota Makassar Andi Hadi Ibrahim Baso mengatakan pemerintah harus meyakinkan masyarakat bahwa stok pangan terpenuhi, khususnya kepada masyarakat kalangan bawah, sebelum menerapkan PSBB.
“Kebutuhan mereka harus tercukupi dulu sebelum melakukan PSBB,” ungkapnya.
Ia meminta pemerintah kota untuk membagikan sembako terlebih dahulu kepada warga terdampak Covid-19 untuk menghindari kekurangan pangan.
“Dibagi dulu sembakonya sebelum PSBB biar tidak ada masalah. Kalau perut lapar siapa pun bisa mengamuk,” cetusnya.
Pemerintah juga harus serius dan tegas dalam menerapkan PSBB. Ia pun mengatakan peran RT dan RW dalam proses pembagian tersebut sangat penting.
“Mereka yang paling tahu keadaan masyarakatnya dibandingkan dengan kepala dinas,” bebernya.
