Penulis 
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Bantaeng ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bantaeng, H. Budi Santosa, bersama Wakil Ketua I, Hj. Kasmawati.
Tiga Ranperda yang diserahkan meliputi:
1.Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2026.
2.Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor [Nomor] Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3.Ranperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng, H. Muhammad Tafsir, Wakapolres Bantaeng Kompol Andi Ikbal, serta perwakilan Kejaksaan Negeri Bantaeng, Sepriyadi, yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri. Hadir pula para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan lurah se-Kabupaten Bantaeng.
Dalam sambutannya, Bupati Fathul Fauzy menekankan bahwa penyerahan Ranperda ini merupakan langkah krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan yang tepat sasaran, optimalisasi pendapatan daerah, serta penguatan regulasi demi menciptakan ketertiban umum.
“Setiap kebijakan anggaran harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Karena itu, perubahan APBD ini harus kita kawal bersama agar pelaksanaannya tetap efektif, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng,” ujar Bupati.
Bupati juga merinci beberapa sektor prioritas yang menjadi fokus perhatian pemerintah, antara lain peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, penguatan perekonomian lokal, ketahanan pangan, serta pemenuhan gizi masyarakat sebagai upaya preventif penanganan stunting.
Mengakhiri sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Bantaeng atas sinergi yang terus terjalin dengan eksekutif. Ia berharap proses pembahasan ketiga Ranperda tersebut dapat berjalan lancar, sesuai ketentuan hukum, dan menghasilkan kebijakan yang berdampak positif bagi kemajuan Kabupaten Bantaeng.
