BN Online, Polman--Kecewa dengan penanganan Covid -19 oleh tim Gugus Tugas Covid-19 Pemkab Polman , Aliansi Jaringan Advokasi Mahasiswa Polewali Mandar (JAMPI) mengadu ke Dprd Kab Polman Sulbar . Kamis 18 Juni
Ketua Jampi Muh Asrul Mawardi bersama 20 orang yang tergabung dalam Aliansi Jaringan Advokasi menyampaikan kekecewaan terhadap kerja tim gugus Covid-19 di Dprd Kab Polman.
Dihadapan Ketua Dprd Polman dan anggita tim Pansus Dprd Polman yakni Agus Pranoto , Fariruddin , Ilham dan Rudi, menyampaikan 10 tuntutan dianataranya Meminta agar pihak Gugus Kabupaten, Kecamatan hingga PKM memberikan sosialisasi prosedur, edukasi dan persuasif kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif, memaksa, serta tidak membuat keresahan di masyarakat. (Apalagi baru-baru ini masyarakat banua baru Wonomulyo hampir saja terlibat pertumpahan darah sesama masyarakat karena kesalah fahaman menyangkut pencegahan Covid-19).
,Meminta agar hasil uji Lab pasien yang dinyatakan positif Covid dari Lab Makassar (hasil Pertama) agar diserahkan kepada pasien bersangkutan, bukan sekedar rilis nama-nama pasien. Hingga saat ini pasien yang telah mengajukan surat permintaan riwayat medis ke dinas kesehatan Polman belum juga mendapat respo,.Meminta agar pihak berwenang segera mengeluarkan surat keputusan mengenai jangka waktu pasien yang dikaratina serta masa tenggang masyarakat karantina mandiri, termasuk hak kemerdekaan pada mereka yang telah dinyatakan sembuh dengan melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang sikap yang layak pada pasien sembuh tersebut agar kehormatannya terpulihkan di tengah masayakat, bahwa pasien sembuh sebaiknya tidak dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat.
Meminta agar pasien OTG tdak di isolasi ke Rumah sakit, tetapi di isolasi secara mandiri, diberikan pengawasan dan perhatian khsusus berupa edukasi, suplai vitamin serta logistik, sebagaimana aturan prosedural yang berlaku.
Meminta agar DPRD Polman mengusut tuntas pelaku penyebaran nama-nama pasien yang terkonfirmasi postif yang tersebar dimedsos tanpa inisial.
Meminta dasar hukum, permintaan pemeriksaan SWAB pada warga yang tidak bersedia untuk diperiksa dan meminta transparansi pemerintah mengenai anggaran penanganan Covid-19 di Polman agar dibuka ke publik.
Meminta pada pemerintah daerah, DPRD hingga presiden Jokowi agar mempertimbangkan pendapat mantan mentri kesehatan ST Fadilah, bahwa terdapat konspirasi bisnis Vaksin dalam wacana global Covid19 ini.
Serta Meminta DPRD Kabupaten Polman agar segera mengevaluasi penangan Covid yang dilakukan Gugus Kabupaten Polman.
Selain menyampaikan hal tersebut Jampi juga menilai jika program gedoor Pintu Covid-19 yang digencarkan oleh pemkab Polman tidak memiliki edukasi bagi masyarakat , namun cemderung menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran masyarakat Polman sendiri , bahkan Jampi lebih menilai Gedoor Covid-19 ala Sensus Penduduk .
" Program Gedoor Pintu Covid-19 , petugas yang berkunjung kerumah penduduk , hanya datang menanyakan dengan pertanyaan seperti Dalam satu keluarga ada berapa orang , Apa ada yang baru datang dari luar kota , apa ada yang baru-baru ini sakit setelah itu menyerahkan masker 1 atau 2 pcs dan Vitamin , gaya petugas yang hanya datang bertanya seperti ini , adalah cara yang tidak memgandung edukasi tapi pendataan ala gaya sensus penduduk , "Ucap Asrul Mawardi dihadapan Ketua Dprd Polman H. Jupri Mahmud.SE bersama anggota Dprd lainnya .
Menanggapai hal tersebut Ilham anggota Dprd Polman Wakil ketua Pansus I Pencegahan Covid-19, menimpali dengan memberikan penjelasan secara rinci terkait kegiatan Pansus Dprd Polman dalam melakukan pengawan terhadap segala bemtuk penanganan Covid-19 , terhadap kinerja tim Gugus Covid-19,baik terhadap PDP , OPD dan OTG sampai kepada tempat Karantina bagi masyarakat Polman dari perjalanan Luar Sulbar , lanjut Ilham mengatakan setiap tim Pansus juga turun langsung kelapangan dengan mendatangi desa-desa sesuai dapil masing-masing anggota Dewan . Terang Ilham . Bahkan tak tanggung anggota Pansus bergelut langsung di Posko perbatasan Sulbar - Sulsel sampai semua masyarakat terlelap , hamya untuk memantau ke maksimalan dalam penanganan pemutusan mata rantai penyebaran di Perbatasan .Ucap Ilham menjelaskan.
Ditempat yang sama Ketua Dprd Polman .H.Jupri Mahmud mengatakan Dialog penyampaian Aspirasi oleh Jampi ke Dprd terkait kerja tim Pansus Covid-19 Pemkab Polman dan Kerja Pansus Dprd .
Dimana Empat Point yang ditujukan ke Dprd sebenarnya sudah dilaksanakan oleh tim pansus dprd baik pada Pencegahan . Penanganan dan dampak, dan kami telah menyerahkan Rekomemdasi Pansus Dprd ke Jampi , agar mereka tau apa yang telah dikerjakan oleh Dprd itu sendiri , sehingga tidak terjadi Miskomunikasi
Terkait Poin yang meminta agar mengusut pihak yang telah mempublikasikan data secara gamblang data pasien PostifCovid-19, dan PDP tanpa inisial, segingga menimbulkan gejolak dimasyarakat , kita akan tindaklanjuti kepada pihak yang berwenang ," Ucap Jupri
Lanjut Jupri mengatakan , Untuk pernyataan menteri kesehatan St Fadilah Sari terkait dugaan kospirasi terhadap wabah yang berbau bisnis ini juga akan kami kaji juga sebagai masukan ,dan akan dilanjutkan ketingkat atas . " Jelas Jupri Mahmud. (Yuni)
Editor : | BN Online | Dny
