Dr. Andi Abu Bakar S. IP M. Si Deputi Tata Kelola Kearsipan ANRI Jadi Narasumber Kunci dalam Seminar Nasional di Tengah Rakernas JKPI XII di Ternate

BN Online Ternate,– Deputi Tata Kelola Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Dr. Andi Abubakar, S.IP., M.Si., dijadwalkan hadir sebagai salah satu narasumber utama dalam Seminar Nasional bertajuk “Transformasi City Gallery sebagai Ruang Inklusif untuk Memperkuat Kota Pusaka”. Acara ini akan berlangsung pada hari ini, Jumat (28/8/2026), bertempat di Aula Banau, Kampus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Khairun, Ternate.

Seminar nasional ini merupakan bagian integral dari rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Tahun 2026. Tahun ini, Kota Ternate mendapat kehormatan menjadi tuan rumah bagi ajang strategis yang mempertemukan para pemangku kepentingan pelestarian warisan budaya dan sejarah di seluruh Indonesia.

Kehadiran pejabat tinggi ANRI tersebut dinilai sangat strategis untuk memperkuat perspektif kearsipan dalam konteks pelestarian kota pusaka. Materi yang akan disampaikan diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai pentingnya pengelolaan arsip dan warisan sejarah bukan sekadar sebagai dokumen masa lalu, melainkan sebagai fondasi identitas serta pembangunan kota yang inklusif.

Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ternate yang juga merupakan Penanggung Jawab Kegiatan (PIC) seminar, Nona Lethulur, S.Pd., M.Si., menyatakan bahwa kehadiran Dr. Andi Abubakar merupakan sebuah kehormatan sekaligus peluang besar untuk memperkaya substansi diskusi.

“Kehadiran Deputi Tata Kelola Kearsipan ANRI tentu memberikan nilai strategis bagi seminar ini. Kami berharap perspektif kearsipan dapat memperkuat pemahaman kita bahwa pembangunan kota pusaka tidak hanya berbicara tentang bangunan dan kawasan bersejarah, tetapi juga bagaimana memori, dokumen, dan sejarah kota dikelola serta diwariskan kepada generasi mendatang,” ujar Nona Lethulur.

Ia menambahkan, tema seminar memiliki keterkaitan erat dengan upaya transformasi City Gallery menjadi ruang publik yang mampu menyajikan informasi sejarah, budaya, dan perkembangan kota secara terbuka. Konsep inklusivitas menjadi kunci agar ruang tersebut dapat diakses dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda.

“City Gallery harus mampu menjadi ruang edukasi, informasi, dan interaksi publik. Karena itu, konsep inklusif menjadi sangat penting agar keberadaan ruang tersebut benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini membutuhkan akses informasi yang lebih luas,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Panitia Seminar Nasional, Dr. Rusman Rasyid, S.Pd., M.Pd., membenarkan jadwal kehadiran Dr. Andi Abubakar. Menurutnya, partisipasi ANRI sangat relevan dengan tema yang diangkat, khususnya dalam melihat arsip sebagai elemen vital dari memori kolektif dan identitas kota.

“Betul, Dr. Andi Abubakar dijadwalkan menjadi narasumber. Kehadiran beliau sangat relevan, khususnya dalam melihat arsip sebagai bagian penting dari memori kolektif dan identitas sebuah kota,” kata Rusman.

Dr. Rusman menekankan bahwa seminar ini bukan sekadar forum akademik, melainkan wadah untuk menghasilkan gagasan konkret bagi pengembangan Kota Ternate. Melalui pertemuan berbagai perspektif dari pemerintah, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan terbangun kesadaran bersama bahwa pelestarian kota pusaka harus berjalan beriringan dengan inovasi, keterbukaan informasi, pemanfaatan teknologi, dan prinsip inklusivitas.

“Ternate memiliki sejarah panjang dan kekayaan pusaka yang luar biasa. Melalui seminar ini, kita ingin mendorong bagaimana kekayaan tersebut tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dikemas dan dihadirkan dalam ruang publik yang edukatif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini,” tambah Rusman.

Momentum Rakernas XII JKPI Tahun 2026 di Kota Ternate diharapkan dapat memperkenalkan potensi sejarah dan budaya Ternate ke kancah nasional, sekaligus mendorong lahirnya model pengelolaan kota pusaka yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Berkat Inovasi Dr. Ilham Azikin, di Bidang Pengembangan dan Pembangunan Kelautan, Pemkab Bantaeng Terima Penghargaan Satyalancana Wira Karya

BN Online Ternate,- Bupati Bantaeng periode 2018 - 2023, DR. H. Ilham Syah Azikin baru saja menerima penghargaan Satyalancana Wira Karya yang diserahkan oleh Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, mewakili Presiden Republik Indonesia, H. Joko Widodo, pada Puncak Peringatan Hari Nusantara 2023 di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, Rabu (13/12).

DR. H. Ilham Syah Azikin mendapatkan penghargaan sebagai Kepala Daerah yang  berkontribusi nyata  pada bidang pemerintahan dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kelautan.

Beliau dianggap berperan aktif dalam bidang pengelolaan kelautan budidaya rumput laut berbasis Service Insurance melalui inisiasi JALAN BIRU LAUT (Jaminan Layanan Pembudidaya Rumput Laut) yang menyediakan asuransi ketenagakerjaan, bibit rumput laut unggul, serta pendampingan kesehatan penyakit kulit bagi pembudidaya dan nelayan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pembudidaya dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pada kesempatan itu, DR. H. Ilham Azikin yang didampingi oleh Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Bantaeng, Muh. Frapydiah Rioeh, serta Kadis Penanaman Modal dan PTSP, Yohanis PHR Romuti, menghaturkan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya terkhusus kepada masyarakat nelayan Kab. Bantaeng. 

"Alhamdulillah kita menerima penganugerahan Satyalancana Wira Karya di Bidang Pemerintahan yang memberikan perhatian pada aktivitas kelautan dan perikanan. Khusus kita di Bantaeng ada program JALAN BIRU LAUT yang mendapatkan apresiasi dari Presiden Republik Indonesia," kata dia.

Dia mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Dinas Kelautan dan Perikanan Bantaeng dan Departemen Dermatologi dan Venereologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

"Yang telah memberikan perhatian dan pelayanan pada bidang kesehatan. Terkhusus juga ucapan terima kasih kepada keluarga besar pembudidaya rumput laut," kata dia.

Ilham Azikin menjelaskan, dia menemukan ada kerentanan ibu-ibu pengikat bibit rumput laut terkena alergi. Bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Unhas, Ilham Azikin menemukan formula untuk mengatasi kerentanan tersebut.

Sumber Humas Pemkab Bantaeng

Editor Edhy Bidik Nasional

Mendagri Minta Daerah Akan Pilkada Segera Tuntaskan Pencairan Anggaran Pilkada

BN Online, Ternate---Pada 15 Juli 2020 nanti, akan dilakukan tahapan pemutakhiran data pemilih.  Ini tahapan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sebab  petugas KPU secara door to door akan melakukan pemutakhiran. Di tahapan ini, protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat. Petugas mesti memakai alat pelindung diri. Itu butuh anggaran. Oleh karena itu, daerah yang belum 100 persen mencairkan anggaran Pilkada seperti yang tertuang dalam NPHD, diminta segera mencairkannya.

Demikian ditekankan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  Muhammad Tito Karnavian saat memberi sambutan di acara Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Maluku Utara dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19  yang digelar di Royal Resto and Function Hall, Ternate, Maluku Utara, Kamis (9/7/2020).

Menurut Mendagri, tahapan pemutakhiran data pemilih, adalah tahap rawan. Ada potensi penularan virus. Karena itu ini perlu ada alat-alat proteksi Covid-19 yang dasar seperti misalnya masker, sarung tangan, field shield, hand sanitizer, tempat cuci tangan dan lainnya. Dan untuk memutakhirkan data pemilih yang positif Covid-19,  petugas KPUD harus menggunakan pakaian APD lengkap dengan masker N95 dan lainnya. Pengadaan perlengkapan ini membutuhkan dana. Karenanya, daerah yang belum sepenuhnya mencairkan dana untuk penyelenggara segera mencairkannya. Dirinya sebagai Mendagri, tidak akan bosan mengingatkan daerah yang belum mencairkan anggaran pemilihan secara 100 persen.

" Saya mendatangi daerah-daerah yang belum tuntas NPHD-nya, karena untuk semua itu harus pakai uang. Maka KPU dan Bawaslu ya mereka kalau bekerja betul-betul ya harus dilengkapi dengan anggaran yang cukup untuk mereka membeli alat operasi ini dulu dan untuk alat operasional mereka. Maka saya muter tadi, saya paling puas dari kemarin 2 hari paling puas melihat Sultra, karena dari 7 daerah,  5 itu sudah 100 persen semua. Yang 2 tinggal dikit lagi. Tapi begitu saya melihat data di Maluku utara, tidak apa-apa biar saja wartawan catat itu, saya terus terang prihatin, Maluku Utara ini merahnya banyak banget. Bayangkan yang 100 persen itu hanya 1 untuk KPU dan Bawaslu. Untuk aparat keamanannya baru 35 persen," ungkap Mendagri.

Meski begitu, lanjut Mendagri, di Maluku Utara, ada satu daerah yakni Kota Tidore Kepulauan yang pencairan anggaran Pilkadanya cukup baik. Namun untuk daerah lain, Mendagri menekankan agar segera mencairkannya. Seperti  Kabupaten Pulau Taliabu yang dalam catatan Kemendagri, baru mencairkan anggaran untuk KPU sebesar 16,5 persen. Begitu juga dengan Halmahera Barat. " Jangan buat proyek, dahulukan dulu agenda nasional ini. Jadi saya minta untuk Pulau Taliabu ini yang paling kecil ini saya minta secepat mungkin paling lambat Senin penuhi, tolong 100 persen kepada KPUD, Bawaslunya," kata Mendagri.

#Puspen Kemendagri#


Editor : | BN Online | Dny

Mendagri ‘Sentil’ Kepala Daerah yang Belum Cairkan NPHD Pilkada 100 Persen

BN Online, Ternate---Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berulang kali menyentil dan menyinggung kepala daerah yang berdasarkan data, belum juga mencairkan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak Tahun 2020. Padahal tahapan Pilkada telah dimulai sejak 15 Juni lalu, dan untuk kelancarannya, penyelenggara Pemilu di tingkat daerah, baik KPUD, Bawaslu Daerah, maupun aparat keamanan, membutuhkan anggaran operasional yang bersumber dari NPHD.

Dalam kunjungannya di Ternate, dalam Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Maluku Utara dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19, Kamis (09/07/2020) di Royal Resto and Function Hall, ia juga menyinggung terkait pencairan NPHD yang belum tuntas.

“Saya mendatangi daerah-daerah yang belum tuntas NPHD-nya, karena untuk semua itu harus pakai uang, maka KPU dan Bawaslu ya mereka kalau bekerja betul-betul ya harus dilengkapi dengan anggaran yang cukup, untuk operasional mereka,” kata Mendagri.

Ia juga menyatakan keprihatinannya atas pencairan NPHD yang belum tuntas di sejumlah daerah. Padahal, tahapan Pilkada telah berlangsung dan terus berlanjut, sementara penyelenggara membutuhkan anggaran yang cukup.

“Begitu saya melihat data-data di Maluku Utara saya terus terang prihatin, Maluku Utara ini merahnya banyak banget, yang 100 persen itu hanya 1 untuk KPU dan Bawaslu, untuk aparat keamanannya baru 35 persen, okelah tapi ada hijau-hijaunyanya, satu saja yaitu Kota Tidore Kepulauan, terima kasih banyak Bapak Walikota,” ucapnya.

Meski telah memberikan kelonggaran waktu untuk mencairkan anggaran hingga 15 Juli, namun tak lantas pencairan dilakukan dengan alot. Mendagri sungguh berharap, pecairan dilakukan secepatnya.

“Jangan buat proyek, dahulukan dulu agenda nasional ini, jadi saya minta untuk Pulau Taliabu ini yang paling kecil ini saya minta secepat mungkin paling lambat Senin penuhi tolong 100 persen kepada KPUD dan Bawaslu-nya, tolong disampaikan kepada Bapak Bupati, kalau tidak nanti akan jadi objek pemeriksaan kita lho, Pak,” tegasnya.

"Tapi tolong karena kita mengejar 15 Juli, ini jangan sampai teman-teman KPU dan Bawaslu, mereka ibarat mobil kecepatannya 40-50, ragu mau maju tidak, maka harus dikasih bensin yang penuh supaya larinya kencang betul," kata Mendagri.

#Puspen Kemendagri#.


Editor : | BN Online | Dny

SD Inpres Kassi-Kassi Gelar Perpisahan Guru Masa Purna Bakti

Kamis, 2020/01/16 11:00

BN Online, Makassar -- SD Inpres Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar pagi tadi, menyelengarakan acara memasuki masa Purna Bakti dan Perpisahan kepada sala satu guru kelas VI, Ibu Hj.Nur Aedah. SE. Bertempat di ruang kelas, Kamis ( 2020/01/16 ) 10:15. Wita.

Selain dihadiri oleh Kepsek, para guru serta seluruh siswa- siswi juga dihadiri oleh Kasi GTK Disdik Kota Makassar, UPTD Pendidikan, Drs. Baharauddin serta Kepsek SDI Kassi -Kasi 1, Abdul Fatah.S, Pd.

Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala SD Inpres Kassi - Kassi, Hj.Siang, S, Pd. Ia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan dedikasi yang telah diberikan Ibu Hj.Nur Aedah.SE yang selama ini kepada sekolah.

"Untuk itu mewakili seluruh warga sekolah memohon maaf apabila dalam pergaulan sehari-hari ada kesalahan, baik yang disengaja atau tidak disengaja,". Ucap Hj.Siang dalam sambuatnya.

Semenrara Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Rappocini, Drs.Baharuddin atas nama Pembina mengucapkan terima kasih kepada guru yang memasuki masa Purna Bakti, tentu selama ini mengajar banyak suka dan dukanya, momentum ini marilah kita saling memaafkan, dan kepada para guru yang masih bertugas berkerjalah dengan baik sesuai dengan Tupoksinya.

"Selama bertugas ibu ada kekurangan dan kesalahan mohon di maafkan sebagai manusia biasa tentunya banyak kekurangan dan kealpaan,". Ucap Baharuddin.

Acara ini diakhiri dengan penyerahan cendera mata yang diserahkan langsung oleh Kepsek, disaksikan UPTD Kecamatan Rappocini dan seluruh Dewan guru serta siswa -siswi. (Sy@h...)

Tepis Hoax, Ketum IWO Ingatkan Anggotanya Jadi Penulis Berkualitas

BN Online,Ternate, Maluku Utara----Anggota yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Online (IWO) diharapkan  ditengah pusaran Pilkada dan berita hoax maka media serta jurnalis harus independen, pasalnya media sebagai penyampai pesan dan penyampai berita diminta mampu menyediakan informasi dengan berita-berita yang benar-benar valid dan terverifikasi.

Demikian disampaikan Ketua Umum IWO Indonesia Jodhi Yudono dalam Diskusi Publik bertema " Media di Tengah Pusaran Pilkada dan Berita Hoax", yang digelar IWO Kota Ternate, di Dhuafa Center Ternate, Maluku Utara, Minggu (1/4/2018).

"Penulis yang baik adalah pembaca yang baik oleh sebab itu rekan-rekan jurnalis harus banyak membaca sehingga tulisan kita akan berkualitas," tutur dia.

Sementara narasumber lainnya yakni Kapolres Ternate AKBP Azhari Juanda, SiK menambahkan ditengah pusaran Pilkada dan Berita Hoax maka media harus berada diposisi netral dan harus bertindak secara profesional.

Dia berpesan media harus menjaga integritasnya sehingga tidak terjerumus masuk kedalam pusaran Pilkada dalam arti menjadi alat politik dari pasangan calon Partai politik tertentu.

"Sehingga tidak terjebak dalam pusaran berita-berita hoax (menjadi bagian pembuat atau penyebar berita hoax)," ucap Azhari.

Dia juga menekankan bahwa media harus menjadi penyejuk suasana dengan memberitakan informasi yang berimbang dan tidak mengandung unsur-unsur provokatif.

"Kita berharap agar media berperan aktif dalam rangka menekan atau meminimalisir penyebaran berita hoax di media sosial," pinta dia.

Sementara, Pemerhati Komunikasi darin Universitas Bung Karno Arman Panigfat, menyampaikan bahwa berita hoax merupakan berita yang tidak bertanggung jawab.

"Hal ini dapat dipengaruhi oleh karakter/budaya masyarakat kita dimana kita latah dan senang sebarkan berita-berita yang padahal dia sendiri tidak tau apa isinya berita tersebut", ujarnya.

Arman menilai, masyarakat kekinian kerap sekedar ikut-ikutan, menyebar berita-berita yang mengandung hoax tersebut, apalagi di saat masyarakat sedang salam era euforia medsos.

"Peran media sebagai pencerah masyarakat dituntut untuk mampu memberikan pendidikan bagaimana berpolitik yang baik serta menjadi penerima berita yang bijak melalui pemberitaan-pemberitaan yang berkulitas," ucap dia.

"Profesioanalisme penulis sudah diatur, tinggal kita pedomani dan patuhi saja, dan rekan-rekan IWO punya tanggung jawab untuk mendidik masyarakat dalam berpolitik yang baik dan pengguna media sosial yang bijak", pesan Arman.

Selain itu, peran media haruslah independen dalam Pilkada serta menolak dengan keras berita hoax maupun isu SARA.

"Jurnalis harus cerdas dalam menanggapi berita hoax yang beredar di media sosial dan menjadi penetralisir suasana. Selain itu media harus mendukung upaya Polri dalam memerangi hoax," ucap pengajar Ilmu Komunikasi di Universitas tersebut.

Sedangkan, Ketua IWO Provinsi Maluku Utara Rahman Mustafa menilai munculnya berita hoax sejak beberapa tahun ini telah mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Indonesia saat ini.

"Masyarakat kita lebih senang dengan berita-berita yang heboh dan tanpa sadar ikut-ikutan menyebarkannya," ujar Rahman.

Karenanya, Media punya peran penting untuk memberitakan berita yang berimbang. Apalagi,  disaat, moment Pilkada seperti ini isu-isu hoax sangat berkembang, sehingga untuk mengimbangi itu maka media harus menjadi sarana sebagai kontrol.

"Disitulah peran IWO ambil bagian dengan kedepankan independensi dan IWO harus komitmen untuk tolak hoax. Apalagi, Pengurus Pusat IWO sudah mengeluarkan kebijakan bahwa IWO tidak boleh terlibat dalam politik", tutup Rahman, dalam diskusi yang dimediatori oleh Ketua IWO Kota Ternate, Budiman L Mayabubun. (iwo).

Editor : BN | Sulsel | Dny